Pasific Pos.com
Headline

Kembangkan Dasar Politik Santun, Bawaslu Gandeng 7 Perguruan Tinggi di Papua

Penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu Papua dan 7 perguruan tinggi. (Foto : Zulkifli)

Jayapura – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif yang dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan tujuh perguruan tinggi di Papua, di Hotel Horison Abepura, Senin (27/11/2023).

Ketua Panitia yang juga Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, Maria Ibo menyampaikan, kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai langkah preventif dan membangun komitmen melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama.

“Serta pemahaman peran serta anggota kelompok masyarakat terhadap proses pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” jelas Maria.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin menyampaikan apresiasi kepada tujuh perguruan tinggi yang berkenan bersama mengambil peran untuk memperkuat demokrasi di Papua.

Hardin mengatakan, bahwa perjanjian kerja sama tidak sekedar dipahami menjelang atau pada pelaksanaan Pemilu.

Menurutnya, Bawaslu Papua sejak awal memastikan tak hanya sekedar melaksanakan program menjelang Pemilu, namun melakukan advokatif langsung ke masyarakat.

“Beberapa tahun sebelumnya ada pencanangan, misalnya pengawasan partisipatif, tetapi setelah itu kita tidak pernah lagi bertemu masyarakat. Bukan karena tidak ada keinginan, tetapi Bawaslu tidak memiliki banyak waktu dan tenaga untuk kemudian ada langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, kata Hardin, Bawaslu membutuhkan dukungan, terutama dari perguruan tinggi.

“Kita mesti menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki perspektif politik yang baik, tidak bisa berharap tanpa berbuat, oleh karena itu, ini menjadi momentum mengembangkan dasar politik yang santun menuju peradaban demokrasi di Papua,” kata Hardin.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Tenaga Ahli Bawaslu RI, Ronald Manoach. Dia menyampaikan bahwa Bawaslu sedang melakukan sosialisasi untuk membangkitkan semangat gerakan pengawasan partisipatif.

“Bawaslu di seluruh Indonesia tidak akan bisa mengimbangi proses demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia, terlebih khusus di Papua dengan berbagai macam persoalan. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk kemudian bisa berkolaborasi melakukan pengawasan partisipatif atau suka dan rela,” ujar Ronald.

Ronald berpesan bahwa urusan pengawasan partisipatif bukan hanya pada saat pesta demokrasi, tetapi pekerjaan rumah untuk membangun peradaban demokrasi yang inklusif dan beretika, martabat, profesional dan dewasa harus digalakan.

“Yang lebih penting digalakan. Karena Bawaslu sudah tidak ada aktivitas utama yaitu pengawasan tahapan Pemilu, sehingga melakukan kolaborasi lebih intens membahas isu krusial,” kata Ronald.

Sementara itu, Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura, Oscar Oswald Wambrauw mewakili tujuh perguruan tinggi lainnya menyampaikan bersama Bawaslu lebih jauh melakukan pengawasan partisipatif.

“Pasca penandatanganan, bersama Bawaslu kami lebih banyak melakukan literasi pengawasan partisipatif, karena perguruan tinggi sudah menjadi bagian dari Bawaslu,” kata Oscar. (Zulkifli)