Kadistrik Sarmi Selatan menolak Menandatangani surat pernyataan Pemotongan Dana Kampung untuk Pilkada
Sarmi – Pemotongan dana kampung atau dana operasional kampung di Kabupaten Sarmi jelang pelaksanaan Pilkada sempat viral, para kepala kampung dan kepala distrik dipanggil dan dikumpulkan untuk menandatangani surat pernyataan.
Kepala Distrik Sarmi Selatan Alfius Syamor mengatakan, sebagai kepala distrik ia tidak tahu ada pemotongan dana kampung, karena tugas kepala distrik hanya sebatas menandatangani rekomendasi pencairan dana kampung atau dana operasional kampung.
“Seingat saya untuk pencairan awal dana kampung, itu sebelum pemilihan kepala daerah,” katanya baru-baru ini di Sarmi.
Alfius mengaku, ia tidak menandatangani surat pernyataan, karena sebelumnya sudah ada informasi kalau penandatanganan surat pernyataan tersebut merupakan dukungan terhadap Kepala Dinas DPMK berkaitan dengan pemotongan dana kampung.
“Saya ditelepon Kadis DPMK, disuruh mengumpulkan para kepala kampung untuk pertemuan, sekaligus penandatanganan surat pernyataan bahwa tidak dilakukan pemotongan dana kampung, itu bahasa yang keluar dari Kadis DPMK Eduward Dimo,” ungkapnya.
Masalah pemotongan dana desa sudah viral di grup Sarmi, masyarakat di Kabupaten Sarmi mereka sudah tahu.
“Untuk saya sendiri, saya tidak pernah terlibat dengan hal itu, Kadis DPMK pernah menelpon saya pada hari Senin, saya sudah tahu persoalannya jadi saya tidak mau terlibat dalam hal-hal yang seperti itu, karena saya tahu resikonya sangat berbahaya, apa lagi bawa bawa nama KPK, saya yang tidak tahu apa apa bisa terlibat karena hukum, akhirnya kita di proses makanya saya tolak,” ungkapnya.
Alfius mengatakan, sebaiknya jangan libatkan Kami yang tidak tahu persoalan, jika benar ya hadapi saja, tidak perlu mencari perlindungan dengan melibatkan orang orang yang tidak tahu apa-apa.