Pasific Pos.com
Headline

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dari Dana Otsus Bantu Masyarakat Atasi Kesulitan

Warga Kabupaten Jayapura saat menyimak pemaparan salah satu Caleg terkait program perlindungan sosial tenaga kerja. (Foto : Istimewa)

Jayapura – Salah satu Caleg DPR Provinsi Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Jayapura, Eva Novalina Taime menyampaikan visi misi, salah satunya terkait iuran perlindungan sosial bagi tenaga kerja penerima bantuan menggunakan dana otonomi khusus atau otsus.

“Sebagai calon anggota DPR Provinsi Papua, saya memahami betul tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya terkait dengan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Saya melihat bahwa banyak dari masyarakat kita yang bekerja sebagai petani, nelayan, penjual pinang, penjual bahan bakar minyak eceran, dan juru parkir yang seringkali merasa kesulitan untuk membayar iuran,” kata Eva.

Eva meyakini dengan dana otonomi khusus Papua, dapat membantu masyarakat mengatasi kesulitan tersebut.

“Dana otsus sejatinya digunakan untuk membantu masyarakat Papua, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan perekonomian. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memperjuangkan agar sebagian dari dana Otsus ini bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat Kabupaten Jayapura dalam membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa dengan program tersebut, bisa membantu masyarakat mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik untuk menjalani hidup lebih sejahtera.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua, Haryanjas Pasang Kamase merespon visi misi yang disampaikan salah satu calon anggota legislatif DPR Papua.

“Secara aturan kami netral dalam kontestasi pesta demokrasi Pemilu 2024, sehingga jika ada dukungan moril dalam bentuk narasi politik dan program kerja dalam upaya untuk memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada masyarakat untuk memastikan kesejahteraan, saya kira itu sah-sah saja,” kata Haryanjas di Jayapura, Sabtu (10/2/2024).

Menurutnya, tujuan berdemokrasi untuk mensejahterakan masyarakat, namun dia memastikan bahwa tidak ada keberpihakan pada caleg atau partai politik tertentu.