Hisfardis Mengangkat Filosofi Noken untuk Rantai Distribusi Obat yang Tangguh di Papua
Jayapura – Himpunan Seminat Farmasi Distribusi (Hisfardis) Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (PD IAI) Papua menggelar Seminar Nasional bertajuk “Noken Supply Chain 2.0 Optimalisasi Rantai Distribusi” yang dirangkaikan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Hisfardis di Jayapura, Sabtu (17/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini diikuti oleh 175 peserta dari berbagai kalangan apoteker serta didukung penuh oleh 54 perusahaan farmasi.
Forum strategis ini menghadirkan dua narasumber utama, yakni Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (ONPP) BPOM RI, Bayu Wibisono, serta Kepala Balai Besar POM Jayapura, Herianto Baan.
Ketua Panitia, Anita Syamsuriani, menjelaskan, tema Noken Supply Chain 2.0 diangkat berdasarkan nilai filosofis lokal. Noken, sebagai warisan budaya kebanggaan masyarakat Papua, melambangkan kehidupan, kebersamaan, tanggung jawab, serta kemampuan membawa berbagai kebutuhan dalam satu wadah.
“Filosofi mendalam ini sangat relevan dengan fungsi rantai distribusi farmasi yang menghubungkan berbagai pihak. Sebagaimana Noken yang memuat bahan kebutuhan hidup, rantai distribusi farmasi memikul tanggung jawab mulia untuk memastikan obat-obatan serta perbekalan kesehatan sampai kepada masyarakat dengan mutu yang tetap terjaga,” ungkap Anita.
Dia menambahkan, mengingat karakteristik geografis Papua yang unik dan penuh tantangan, ketersediaan obat dalam jumlah yang tepat, mutu terjamin, serta tepat waktu dan lokasi menjadi pilar utama pemerataan layanan kesehatan.
“Melalui konsep Noken Supply Chain 2.0, para apoteker berkomitmen untuk terus beradaptasi memanfaatkan teknologi dan membangun sistem distribusi yang tangguh tanpa mengesampingkan nilai kearifan lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PD IAI Papua, Edward Manik Sihotang, menegaskan bahwa Musda Hisfardis bukan sekedar ajang pergantian kepengurusan. Menurutnya, isu ketersediaan obat di Papua harus diselesaikan secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari produsen, distribusi pemerintah, hingga fasilitas pelayanan seperti apotek, klinik, dan sarana kesehatan masyarakat.
“Musda ini diharapkan menghasilkan rujukan serta masukan konkret bagi pemerintah, sehingga masyarakat di seluruh Papua benar-benar dapat merasakan kehadiran dan kemudahan akses terhadap obat-obatan,” tutur Edward.
Langkah strategis para tenaga farmasi ini disambut hangat oleh Pemerintah Daerah. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Papua, Beeri Wopari, menilai pertemuan ini sangat vital sebagai pilar pendukung pembangunan kesehatan di Papua.
Beeri menekankan pentingnya peran tenaga farmasi untuk memastikan ketersediaan obat maupun Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) hingga ke wilayah terpencil atau tingkat kampung.
“Untuk mengatasi hambatan geografis dan logistik, diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat,” kata Beeri.
Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemda Papua siap memberikan dukungan kebijakan strategis, di antaranya menjamin ketersediaan anggaran yang memadai sesuai kebutuhan rantai logistik.
Lalu, melakukan pengawasan berkala ke fasilitas farmasi tingkat provinsi hingga kabupaten/kota guna memastikan sistem penyimpanan obat memenuhi standar baku.
“Kemudian, meningkatkan kapasitas tenaga farmasi agar tata kelola dan manajemen obat berjalan optimal sesuai standar nasional,” pungkasnya. (Zulkifli)