Gubernur Fakhiri dan Ketua DPR Papua Sambangi Warga Pesisir
Jayapura,- Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, ST, MM, MH mendampingi Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen dalam kunjungan kerja ke sejumlah pemukiman warga yang ada di Weref, Pulau Kosong, Kayu Pulau dan Kampung Vietnam, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Sabtu, 22 November 2025.
Kunjungan kerja ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat pesisir serta memeriksa sejumlah kawasan yang akan ditingkatkan melalui program pusat.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai menegaskan, pihaknya memberi dukungan penuh atas langkah Gubernur Fakhiri, terutama dalam memastikan kondisi masyarakat di lapangan sesuai dengan program yang akan dijalankan.
Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, bahwa dari hasil lobi Gubernur Papua ke sejumlah kementerian dan lembaga beberapa hari lalu di Jakarta mulai menunjukkan dampak signifikan. Salah satu program yang berhasil diperoleh adalah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) atau rehab rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Lanjutnya, program BSPS banyak bergantung pada aspirasi anggota DPR RI. Namun, kali ini Menteri PKP memberi keleluasaan kepada Gubernur Papua untuk mengusulkan penerima bantuan langsung dari daerah.
Bahkan kata Henrry Denny Bonai, setiap rumah penerima BSPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 35 juta dalam bentuk bahan bangunan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni.
“Tadi Pak Gubernur menugaskan kami untuk menangani tindak lanjutnya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Fraksi Golkar DPR RI terkait aspirasi ini sehingga semua sudah tersambung dengan baik,” jelas Denny Bonai sapaan legislator Papua itu.
Adapun pendataan calon penerima bantuan akan dilakukan oleh BPS Papua bersama Dinas PUPR. Kriteria utama penerima BSPS meliputi: Rumah tidak layak huni, dihuni lebih dari satu keluarga, memerlukan perbaikan mendesak dan lainnya.
Sementara, pendataan teknis lanjut Denni Bonai, akan dimulai minggu depan bersama Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Papua II.
Terkait penataan Kawasan Kumuh Menjadi Fokus, menurut Ketua DPR Papua itu, Gubernur Fakhiri memandang bahwa penataan wajah Kota Jayapura bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Kota, tetapi juga Pemerintah Provinsi.
“Kalau tamu datang melihat rumah-rumah masyarakat dengan kondisi sekarang, tentu tidak elok. Kota Jayapura adalah ibu Kota Provinsi. Karena itu Gubernur turun langsung untuk mengecek kawasan kumuh yang perlu ditata dengan baij,”terangnya.
Selain program BSPS, Kementerian PKP juga berkomitmen memberikan bantuan berupa penataan kawasan kumuh, yang akan diubah menjadi lingkungan lebih layak dan tertata.
Denny Bonai mengatakan, bahwa program ini tidak hanya akan diterapkan di Jayapura, tetapi juga di kabupaten lain seperti Serui, Waropen, Biak dan daerah pesisir lainnya.
Oleh karena itu, Ketua DPR Papua memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Fakhiri yang aktif melobi kementerian dan lembaga tingkat pusat di tengah berkurangnya dana transfer daerah.
“Kami DPR Papua sangat mendukung langkah gubernur. Beliau sadar dana transfer berkurang, sehingga berinisiatif mencari peluang langsung ke kementerian dan lembaga untuk kepentingan rakyat Papua,”tuturnya.
Bahkan, tak hanya itu, ungkap Denny, dari hasil lobi tersebut, Papua diperkirakan akan menerima berbagai program pusat dengan total nilai hampir Rp 400 miliar.
Dimana sebelumnya, Gubernur Fakhiri telah bertemu dengan berbagai pejabat pusat, antara lain, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Wakil Menteri Perhubungan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Menteri Kesehatan, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Wakil Menteri Perikanan dan Kelautan, Pejabat Kementerian Dalam Negeri.
Pertemuan tersebut membahas berbagai program pembangunan, mulai dari perumahan, pendidikan, kependudukan, kesehatan, hingga sektor kelautan dan perhubungan. (Tiara).