Gubernur Apolo Tegaskan Integritas dan Tanggung Jawab bagi Pejabat Baru

MERAUKE,- Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan bertempat di gedung negara, Selasa (6/5). Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari dua pejabat pimpinan tinggi Pratama yaitu Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan

Dua pejabat fungsional auditor, satu pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, enam pejabat fungsional penata perijinan dan empat pejabat fungsional penata kelola penanaman modal di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Gubernur berharap amanah yang baru ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, penuh integritas dan dedikasi yang tinggi demi kemajuan Provinsi Papua Selatan. Pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momen penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel.

“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menunjukkan kinerja terbaik,”ujarnya. Apolo meminta kepada pejabat yang dilantik agar menunjukkan semangat bekerja cepat, tepat dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pejabat yang dilantik tidak ringan. Papua Selatan masih membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memberdayakan ekonomi lokal serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Sebagai Gubernur Papua Selatan, saya menaruh harapan besar kepada saudara-saudara sekalian untuk turut menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi misi Papua Selatan 2024-2029,”terang gubernur.

Pejabat yang dilantik harus menunjukan kinerja yang inovatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta senantiasa menjaga etika serta loyalitas terhadap bangsa dan negara. Ia mengemukakan, sebagai provinsi yang baru, Papua Selatan memikul dua beban yaitu mengejar ketertinggalan sekaligus membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi menjadi salah satu kunci penting.

“Kita butuh birokrasi yang bukan hanya sekedar menjalankan tugas rutinitas tetapi mampu menjawab kebutuhan rakyat, hadir di tengah masyarakat dan menjadi solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,”ujarnya. Menurutnya, jabatan adalah amanah karena itu kejujuran, etika dan kesetiaan kepada bangsa dan negara menjadi pondasi yang utama.(Iis)