Sentani – Dewan Adat Suku (DAS) Moi terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat kampung.
Hal itu tercermin dalam kegiatan tatap muka dan bakti sosial yang digelar di Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Minggu (2/11/2025). Melalui kegiatan tersebut, DAS Moi menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dalam memperkuat kesejahteraan bersama.
Ketua DAS Moi, Nicodemus Yanoisembut, mengatakan bahwa masyarakat adat tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pembangunan, melainkan ingin ikut terlibat langsung dalam setiap langkah kebijakan yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.
“Kami tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga ikut mengawal agar program pemerintah benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat di kampung. Kami siap menjadi mitra pemerintah,” tegas Nicodemus.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah melalui berbagai program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang dinilai mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah adat.
“Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin. Pemerintah hadir dengan program, dan masyarakat hadir dengan semangat gotong royong untuk menjaganya,” tambahnya.
Kegiatan tersebut tidak hanya diisi dengan pembagian sembako, tetapi juga menjadi forum dialog antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Melalui dialog ini, masyarakat dapat menyampaikan langsung aspirasi dan masukan terkait pelaksanaan pembangunan di wilayah mereka.
Beberapa Ondoafi dan Kepala Suku turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ondoafi Obet Andatu, Ondoafi Nahor Yansema, Kepala Suku Abner Atatu, Kepala Suku Ones Banundi, dan Kepala Suku Agus Done. Kehadiran para tokoh adat ini menjadi bukti kuatnya persatuan masyarakat adat Moi dalam mendukung arah pembangunan pemerintah.
Kegiatan tatap muka dan bakti sosial ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa kebersamaan dan mempertegas bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud bila pemerintah dan masyarakat adat berjalan beriringan.
