MERAUKE,- Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengajak berbagai pihak berbagi peran dalam upaya eliminasi malaria. Hal itu disampaikan wagub saat membuka microplanning percepatan eliminasi malaria di tanah Papua tahun 2025 yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan di Swiss-Belhotel, Selasa (11/3).
Kegiatan tersebut berlangsung selama empat hari yakni tanggal 11-14 Maret 2025.
Wagub mengatakan, malaria masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Tanah Papua. Malaria bukan hanya persoalan kesehatan tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, masa depan generasi kita bahkan menghambat pembangunan daerah.
Oleh karena itu komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai target eliminasi malaria. Pemerintah telah mencanangkan eliminasi malaria tanah Papua tahun 2030. Target ini bukan sekedar angka, tetapi sebuah cita-cita besar demi masa depan generasi Papua khususnya generasi Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang lebih sehat dan Sejahtera.
Melalui kegiatan ini wagub berharap dilakukan penetapan wilayah yang menjadi prioritas percepatan eliminasi malaria sehingga intervensi yang dilakukan lebih terarah, efektif dan tepat sasaran. Selain itu
membangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta mitra pembangunan untuk bersinergi dan membagi peran dalam upaya eliminasi malaria.
Membentuk rencana aksi nyata di tingkat kabupaten/kota dan kampung, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat. “Misalnya melalui penguatan posyandu karena mereka yang paling tahu kondisi kampung. Saya berharap, bukan hanya sekedar pelaksanaan kegiatan di atas kertas tetapi betul-betul dilaksanakan di lapangan dengan inovasi sesuai budaya setempat,”ujarnya.
Wagub mengajak seluruh stake holder, baik pemerintah, swasta, masyarakat maupun mitra pembangunan untuk terus memperkuat edukasi masyarakat, meningkatkan akses layanan kesehatan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencegah malaria. Termasuk pemanfaatan kelambu, pengobatan tuntas dan pengendalian vektor.
“Ini tantangan besar, tetapi bukan tidak mungkin kalau kita kerja bersama-sama. Ingat, Papua rumah kita dan sudah saatnya kita pastikan anak cucu kita tumbuh tanpa dibayang-bayangi penyakit malaria,”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta Herlina Rahanggiar menjelaskan bahwa dasar pelaksanaan percepatan eliminasi malaria di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/6/2009 tentang eliminasi malaria.
Pertemuan micro planing hari ini merupakan tindak lanjut dari salah satu pertemuan yang telah berlangsung di Makassar pada Agustus 2024 lalu. Pada 2024 telah ditentukan 14 kabupaten/kota lokus percepatan penurunan kasus malaria di wilayah tanah Papua yang menyumbang hingga 86 persen kasus malaria di Indonesia.
“Kita tahu bahwa penanggulangan kasus malaria secara terpadu di kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan dampak signifikan untuk penurunan kasus malaria di Indonesia,”ujarnya.
Upaya kebijakan ini dilakukan sesuai kebijakan dan strategi yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi dan perluasan kegiatan melalui strategi token malaria/temukan, obati, kendalikan vektor malaria atau minum obat malaria secara total.
“Ada beberapa daerah-daerah pesisir di Merauke yang memang angka API malarianya sudah mulai menurun,”terangnya. Pihaknya tetap mendorong Kabupaten Merauke dan tiga kabupaten lainnya serta rekan-rekan di Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Tengah untuk dapat terus melakukan upaya strategis sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah menuju eliminasi malaria sebelum 2026.
“Melalui pertemuan ini kita dapat melakukan evaluasi terhadap persiapan upaya percepatan, eliminasi malaria mendapatkan sasaran, menentukan target lokasi dan membuat rencana kegiatan percepatan di 14 kabupaten di 2025,”ujarnya.(Iis)
