Rumbairussy : Tidak Ada Yang Spesial Dalam Lembaga Ini
Jayapura : Wakil ketua III DPR Papua, Yuliuanus Rumbairussy menilai ada pihak pihak di DPR Papua yang berupaya menghambat proses pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) selama ini.
Akan tetapi ia tidak mau menyebut siapa pihak pihak itu, ia hanya memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk menilainya.
“Ya silahkan masyarakat menilai saja. Saya tidak mau memberikan penilaian itu. Tapi faktanya hari ini kita telah sepakat melakukan agenda pendistrubusian anggota fraksi ke alat kelengkapan dewan,” kata Yulius Rumbairussy kepada Pasific Pos saat skors, Selasa (28/1).
Menurut Politisi Partai Amanat Nasional ini, agenda itu bukan dibuat-buat oleh anggota dewan. Itu keputusan semua pimpinan fraksi dan pimpinan dewan. Sehingga kesepakatan sudah terjadi dari beberapa hari lalu.
“Teman- teman Demokrat sendiri meminta penundaan sampai hari ini. Kalau dibilang dinamika dalam fraksi dalam partai, itu semua partai punya dinamika. Tapi kita ini berkomitmen dengan yang lain. Masak karena dinamika kalian, kita yang lain jadi korban. Terlebih lagi rakyat mau jadi korban. Kan tidak bisa to,” tandasnya.
Namun dengan rendah hati kata Rumbairussy, pihaknya mohon agar teman-teman Demokrat ini bahwa ada alasan-alasan politis di dalamnya itu sesuatu yang biasa dan hal itu dimana-mana juga terjadi.
“Tapi kita juga harus sadar, kita ada di lembaga ini hanya membawa satu nama yaitu DPR Papua. Jadi ko datang dari partai mana, fraksi mana yang dibawa itu hanya DPR Papua. Tidak ada yang spesial dalam lembaga ini,” tegas Rumbairussy.
Sehingga kata Rumbairussy, tak ada alasan lagi untuk melakukan penundaan. Soal kalah menang siapa yang jadi ketua itu soal dinamika karena hari ini mungkin orang lain yang memimpin alat kelengkapan dewan dan mungkin besok anggota dewan lainnya juga akan menempati posisi itu.
“Jadi harus legowo. Kita selesaikan ini kemudian memilih pimpinan alat kelengkapan. Siapa siapa yang ada di situ nanti yang dibawa tetap DPR Papua dan DPR Papua kita semua ini. Jadi tidak ada yang spesial di lembaga ini. Harus sama-sama karena kita semua sudah berkomunikasi. Tidak logis,” ketusnya.
Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak merampungkan tahapan itu karena banyak agenda yang harus dibuat dewan secara sama-sama. Misalnya masalah PON juga ada UU Otsus yang harus direvisi. (TIARA)