Bupati Jayapura Minta Regulasi Adil untuk Atasi Konflik Ojek Online dan Konvensional
SENTANI,- Beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan polemik antara ojek online dan ojek konvensional di Kabupaten Jayapura menarik perhatian pemerintah daerah. Konflik ini muncul karena sopir taksi konvensional merasa tersaingi oleh keberadaan taksi online yang dinilai lebih murah dan mudah diakses.
Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H., menegaskan bahwa kedua belah pihak sebaiknya dapat bekerja sama, dan pemerintah harus hadir dengan regulasi yang adil guna menjaga keseimbangan agar tidak terjadi perselisihan.
“Saya bersama Wakil Bupati sudah membahas masalah yang terjadi di Bandara Sentani terkait konflik antara sopir taksi konvensional dan taksi online. Hal ini memang sudah berjalan, namun kita harus sadar semua ini menggunakan sistem digital yang tidak bisa dibatasi karena mengikuti perkembangan teknologi,” kata Bupati Yunus Wonda saat dikonfirmasi, Senin (2/6/2025).
Menurut Bupati, pemerintah hanya perlu mengatur titik lokasi operasional taksi online agar tidak menimbulkan masalah. Ia mencontohkan di Bandara Sentani, sopir taksi konvensional parkir di terminal dalam area bandara, sementara sopir taksi online berada di luar area parkir bandara.
“Kita berusaha menghindari konflik dengan mengatur agar taksi online tidak lagi parkir di pinggir trotoar, tapi harus ada tempat parkir sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yunus Wonda menegaskan bahwa keberadaan teknologi digital seperti taksi dan ojek online tidak mungkin dilarang karena merupakan bagian dari kemajuan teknologi.
“Polemik memang akan terjadi, tapi kita tidak bisa menolak keberadaan taksi atau ojek online. Yang penting dibuat regulasi agar tidak ada kesenjangan harga antara taksi atau ojek konvensional dengan taksi atau ojek online,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Jayapura berkomitmen untuk terus mengatur dan menyeimbangkan kepentingan kedua pihak demi terciptanya pelayanan transportasi yang nyaman dan adil bagi masyarakat.