25 Tahun Otsus Papua, Alberth Merauje Pertanyakan: Kekhususannya Dimana bagi OAP?

Jayapura, – Otonomi Khusus (Otsus) Papua kini genap berusia 25 tahun pada 21 November 2026, perjalanan tersebut bukan waktu yang singkat. Ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi perjalanan kebijakan 25 tahun Otsus Papua.

 

Kebijakan Otsus Papua ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001.

 

Menanggapi perjalanan 25 tahun Otsus Papua, salah satu tokoh intelektual yang juga merupakan anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, mengapresiasi kepada negara yang telah memberikan otonomi khusus yang tertuang dalam undang undang 21 tahun 2001.

 

“Undang-undang tersebut sudah sangat bagus karena sudah berjalan dan sudah dievaluasi sampai jilid II. Hari ini 25 tahun Otsus Papua memasuki seperempat abad dan ini bukan waktu yang singkat, ” kata Alberth Merauje kepada Pasific Pos lewat via telepon, Sabtu 21 November 2026.

 

Kendati demikian kata Alberth, pelaksanaan 25 tahun Otsus masih perlu dievaluasi secara jujur dan menyeluruh, terutama terkait sejauh mana kebijakan tersebut telah memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua. (OAP)..

 

Hanya saja kata Alberth, dalam perjalanan 25 tahun otonomi khusus diduga masih ada oknum oknum didalam pemerintahan , baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang belum sungguh-sungguh memberikan otonomi khusus sesuai dengan marwah atau sesuai dengan undang-undangnya kepada orang asli Papua.

 

“Padahal Otsus sudah diberikan seluas luasnya baik dalam bentuk anggaran, baik dalam mengambil kebijakan dan keputusan, baik dalam menyangkut pembangunan dan juga menyangkut pemerintahan serta lain sebagainya. Semua atas nama kesejahteraan orang asli Papua, namun kenyataan setelah 25 tahun terjadi kepincangan,”cetusnya.

 

Kata Alberth, meski sudah terlalu banyak anggaran yang digelontorkan dan diberikan sepenuh hati. Tapi saat efisiensi anggaran, negara juga ikut pangkas dana Otsus.

 

“Lalu kekhususannya dimana bagi Orang Asli Papua. Selalu mengatasnamankan rakyat Papua tapi faktanya hanya sebagain kecil rakyat rasakan Otsus, selebihnya para elite politik yang menikmati aliran dana Otsus itu,” cetusnya.

 

Padahal tegas Alberth, penerapan prinsip kekhususan atau lex specialis sebagaimana diatur dalam UU Otsus Papua harus menjadi landasan utama dalam melindungi hak politik dan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

 

Selain itu, politisi Partai NasDem itu juga menyoroti hal hal yang berkaitan dengan politik. Misalnya dengan adanya MRP, dan DPRK yang dinilai bekerja tidak maksimal karena keterbatasan dana dan lain lain nya.

 

“Sehingga di usia 25 tahun ini kita melihat bahwa keberadaan roh otonomi khusus itu belum maksimal dilaksanakam dengan sepenuh hati,” tandas Alberth Merauje.

 

Menurutnya, di iusia seperempat abad, Otsus ini masih saja terjadi gejolak . Baik gejolak sosial, pilitik, ekonomi dan lain sebagainya. Sementara orang asli Papua sudah tidak banyak namun kekayaannya sangat melimpah tapi semua diatur oleh pusat.

 

“Undang-undangnya diberikan tapi para elite politik di pemerintah pusat dan daerah tidak bekerja dengan sepenuh hati, hanya lebih mengakomodadi kepentingan, sehingga terjadi kesenjangan dibidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian,” ujarnya.

 

Persoalan lain yang menjadi perhatian Alberth Merauje, lantaran masih banyak masyrakat OAP di kampung kampung tidak mendapatkan pendidikan secara baik, bahkan masih banyak yang buta hutuf. Menurutnya, harusnya sekolah sekolah yang ada di kampung itu diperbaiki atau direnovasi sehingga dapat digunakan, tidak perlu lagi pemerintah pusat bangun sekolah rakyat .

 

“Itu buang buang anggaran saja, mending sekolah yang sudah ada itu di perbaiki dan di fungsikan. Di kampung kampung sudah ada sekolah peninggalan Belanda itu bisa digunakan, termasuk ada sekolah YPK, YPPK dan yayasan sekolah Islam di Tanah Papua, baik negeri maupun swasta. Seharusnya dengan adanya Otsus itu di suplay kesana (kampung) supaya guru guru lebih semangat lagi untuk mengajar sehingga anak anak Papua bisa pintar, cerdas dan bisa seimbang dengan anak anak yang ada di Indonesia Barat dan Tengah.,”kata Alberth.

 

Ia juga menilai di bidang ekonomi terjadi kepincangan. Daerah daerah di pesisir, pantai dan di pedalaman yang belum satu harga karena didominasi kepentingan politik. Padahal kalau dengan Otsus semua sudah Subsidi, tapi ternyata terjadi kepincangan ekonomi disitu.

 

Tak hanya itu, ia juga menyoroti pelayanan kesehatan yang terjadi di sejumlah rumah sakit, Seharusnya ibu hamil dan anak anak Papua mendapatkan pelayanan kartu sehat, kartu berobat gratis. Ini mereka mau berobat ke rumah sakit tapi harus antri dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara baik.

 

“Masyarakat Papua sering mendapat kesulitan saat berobat dan lambat mendapatkan pelayanan sehimgga mereka harus meninggal di rumah sakit diatas negerinya sendiri karena terlambat dilayani. Ini sangat miris sekali,” ucapnya dengan nada lirih.

 

Kata Alberth, dalam refleksinya peringatan 25 tahun Otsus Papua dan di usia seperempat abad ini sudah ada peningkatan .Namun dalam kaca matanya di Provinsi Paoua ini masih ada 130 sekian kampung yang masih gelap belum di aliri listrik.

 

” Itu Otsus dimana sebenarnya. Jadi, kalau dibilang kampung gelap berarti manusianya juga gelap. Termasuk dalam soal pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Itulah kondisi 25 tahun Otsus Papua saat ini. Kalau kita lihat dalam grafik harusnya meningkat atau sudah berada di zona nyaman tapi ini malah masih terpuruk dan memprehatinkan,”ungkapnya.

 

Untuk itu tandas Alberth, dana Otsus juga harus dipastikan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua, bukan sekadar terserap dalam berbagai program dan proyek pemerintah.

 

“Jadi kalau kita mengevaluasi 25 tahun, anggaran dibatasi. Buktinya sampai sekarang kita masih merasakan dengan situasi dunia, situasi Indonesia yang sedang tidak baik baik saja, dimana pemerintah pusat mengefesiensi anggaran dan ini sangat terasa sekali,”tuturnya.

 

Lanjut dikatakan, ditengah efesiensi Papua juga kena dampak, padahal Papua sangat membutuhkan anggaran pembangunan. Apalagi di daerah 3 T. Baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta potensi alam yang luar biasa.

 

“Harusnya bisa dikasi dana Otsus tapi sebelumnya diadakan pengawasan dan pembinaan di tingkat bawah di desa dan kampung kampung orang aslli Papua.

Contoh kita bangun rumah untuk orang Papua tapi bangunannya harus sesuai dengan budaya mereka, standar mereka jangan diberi dalam stimulan atau dalam bentuk perangsang. Mereka sudah di manja oleh alam jadi kalau dikasi dalam stimulan Seng ya tidak jadi rumah karena mereka jual Seng kepada saudara saudara dari luar. Mereka kasi bantuan semen atau seng itu tidak akan dipakai yang ada dijual, ” katanya.

 

Menurutnya, kalau semua kampung di bangun rumah layak huni untuk masyarakat OAP dan dipasangi listrik , itu baru bisa dikatakan Otsus sukses. Karena sejujurnya rakyat Papua kurang merasakan mafaat dari Otsus itu sendiri.

 

“Awalnya oke dan awalnya anggaran begitu banyak karena saat itu Provinsi Papua masih satu belum di mekarkan. Dan itu masih berjalan baik karena anggaran belum terbagi bagi,”tukasnya

 

Alberth menilai pemekaran provinsi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesenjangan pembangunan di Papua. Sebab, kebijakan tersebut bakal berpotensi lebih mengakomodasi kepentingan elite politik sekaligus membuka ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

Tak hanya itu, Legislator Papua ini juga menyoroti konsekuensi fiskal dan ekonomi pasca pembentukan DOB, khususnya terkait pembagian anggaran antar daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU).

 

Menurutnya, perubahan struktur pemerintahan dan pembagian anggaran tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal daerah. Apalagi masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

 

Pasalnya, kata Alberth, pemerintah pusat dan pemerintah daerah mereka tidak duduk bersama sama melihat tujuan akhir golnya Otsus ini apa.

 

“Harusnya golnya Otsus itu di kampung kampung orang Papua dan harusnya dibangun rumah khas Paoua, rumah layak huni dan sehat. Harunya 25 tahun Otsus Papua, rumah di kampung kampung jadi tempat wisata. Kita tidak rubah rumah itu jadi rumah kaca atau rumah batu, tapi dibangun sesuai alam mereka sehingga ketika orang datang mereka mau melihat rumah yang tertata dengan rapi, juga pendidikannya sudah bagus, ada guru pengajar. Kampung jadi terang, sehingga orang asli Papua merasa nyaman diatas negerinya sendiri yang kaya raya,”imbuhnya.

 

Peringatan 25 tahun Otsus, Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu pun menilai masih kurang maksimal apa yang menjadi roh dari undang undang Otsus itu. Sebab dana Otsus yang di transfer dari pusat untuk masyarakat OAP itu baru 40 persen saja, sementara 60 persennya tidak tepat sasaran karena diduga anggarannya banyak di korupsi dan banyak di salah gunakan.

 

” Jadi bapak mau katakan disini, dana otsus yang di trasnfer itu hanya 40 persen yang kena sasaran, 60 persen tidak tepat sasaran. Karena disitu banyak di koprupsi, nepotisme juga banyak disalah gunakan terlebih penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran,”tekannya.

 

Ia pun mencontohkan, pembangunan jalan harusnya di kampung yang ada orang Papua disitu, tapi tidak dibangun disitu, mereka malah bangun yang tidak ada kampung dan di taruh di kota. Termasuk beasiswa untuk anak anak asli Papua tapi kebanyakan yang dapat beasiswa non Paoua.

 

“Ini kan tidak adil bagi anak anak Papua, bahkan parahnya lagi ada sejumlah anak pejabat yang mendapat beasiswa dari dana Otsus,” bebernya.

 

Ia menyebut, anggaran selama 25 tahun yang di kucurkan untuk dana Otusus itu belum seluruhnya, hanya 40 persen.

 

“Kalau mereka tanyak bapak mari kita audit, mari kita turun dan cek ama sama, mana pembangunanya, mana pendidikan dan mana kesehatan, mana Kartu Sehat dan segala macamnya mana. Semua itu hanya oknum oknum saja yang menggunakan itu untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,

akhirnya orang Papua yang lain jadi korban,”tegasnya.

 

Bahkan kata Alberth, yang paling memalukan

kadang juga ada oknum orang Papua itu sendiri yang bikin susah, alias Papua tipu Papua . Apalagi para bupati dan gubernur tidak mengelola dana otsus dengan baik, sehingga tidak tepat sasaran karena lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok

 

Untuk itu, ia berharap setelah 25 Otsus Papua ini harus duduk bersama dengan orang orang independen, orang orang yang punya hati. Meski kebijakan pemerintah pusat rohnya sudah betul, tapi pelaksanaannya dari tingkat pusat sampai di tingkat daerah yang belum tepat sasaran.

 

“Artinya belum sesuai dengan undang undangnya padahal anggarannya sudah di kucurkan tapi tidak tepat sasaran,” ujarnya

 

Alberth Merauje menambahkan, keberhasilan Otsus tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat ke Papua maupun banyaknya proyek pembangunan yang dilaksanakan.

 

‘”Karena hal yang lebih penting sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengubah semua kehidupan Orang Asli Papua dan mengurangi ketimpangan ekonomi serta bagaimana meningkatkan kualitas hidup Orang Asli Papua. Ini yang paling penting bukan bagi gula gula Otsus dan memanfaatkan dengan mengatanamakan rakyat Papua,”tutup Albert Merauje. (Tiara).

Related posts

DPR Papua Minta Pemprov Tindaklanjuti Temuan BPK

Bams

Hengky Korwa : Natal dan Tahun Baru 2025 Adalah Momen Suci yang Harus dijaga Bersama, Mari Jaga Kedamaian

Fani

Lima Pimpinan BAZNAS Papua Ditetapkan

Fani

Dua Pemilik Ganja Ditangkap Saat Hendak Bertransaksi di Jayapura

Fani

Moeldoko: Perguruan Tinggi Harus Turut Berkomitmen Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045

Fani

Tegas Perangi Narkoba, Polisi Ciduk Seorang Pria Miliki Sabu 6,68 Gram

Fani

Leave a Comment