Jayapura,- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Papua, Papua Barat, dan Maluku (Papabaruku) bekerja sama dengan Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN menyelenggarakan Pelatihan Praktik Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Batch II, yang berlangsung pada 19–22 Agustus 2025 di Aula Cenderawasih, Gedung Keuangan Negara Jayapura.
Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset daerah secara profesional dan akuntabel, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak akan tenaga penilai yang kompeten di wilayah timur Indonesia.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, dalam sambutannya menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan aset milik daerah.
“Pelatihan ini adalah langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, saya menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung kegiatan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Papua, Izharul Haq, yang menekankan bahwa penilaian BMD merupakan landasan penting bagi proses perencanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan keuangan daerah yang akurat dan transparan.
Sementara itu, Kepala Bidang Penilaian Kanwil DJKN Papabaruku, Hari Sutarmin, mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan signifikan dalam jumlah tenaga penilai di wilayah Papua dan Maluku. “Kondisi ini menjadikan pelatihan seperti ini sangat penting untuk segera dilakukan,” jelasnya.
M. As’ad Firdaus, Penilai Pemerintah Ahli Muda dari Kanwil DJKN Papabaruku, turut menyampaikan harapannya agar pelatihan ini menjadi awal dari perubahan besar.
“Dari Papua kita mulai langkah besar ini melahirkan tenaga penilai profesional yang memberi kontribusi nyata bagi pengelolaan aset daerah,” ujarnya penuh semangat.
Dengan terselenggaranya pelatihan ini, diharapkan akan lahir tenaga-tenaga penilai yang kompeten, profesional, dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan BMD di daerah, demi mendukung transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih baik.
