Alberth Merauje Ingatkan Pentingnya Peran Pers Sebagai Mitra Strategis Pembangunan
Jayapura – Momentum Hari Pers Nasional atau HPN 2026, yang mengusung tema, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”,Anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM kembali menegaskan bahwa pentingnya peran pers sebagai mitra strategis pembangunan.
” Pemerintah harus ingat bahwa peran pers itu sangat penting, pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan nasional,”ujar Alberth Merauje ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Senin, 9 Februari 2026.
Namun disis lain, Politisi Partai NasDem itu mengaku turut prehatin atas kondisi yang ada saat ini, pasalnya kurangnya perhatian pemerintah terhadap pers.
Dalam kesempatan tersrbut, ia menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2026, sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada insan pers atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga kualitas informasi bagi masyarakat.
Menurut Alberth, pers memiliki peran strategis dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, baik media cetak, elektronik, maupun digital.
“Tugas pokok pers adalah menyampaikan setiap peristiwa yang terjadi kepada publik, baik peristiwa alam, sosial, ekonomi, budaya, hingga pembangunan. Karena itu pers adalah ujung tombak masyarakat,”tandasnya.
Meski pers menjadi pilar keempat negara demokrasi Indonesia, setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif namun ia menilai, kondisi pers saat ini, khususnya di Papua belum berjalan maksimal.
“Pers sebagai pilar penting yang menyajikan infornasi yang akurat. Pers juga memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan,”kata Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Papua itu.
Hanya saja kata Alberth, kebijakan efisiensi anggaran melalui Keppres atau Inpres Nomor 1 yang berdampak langsung pada operasional media.
“Undang-undang pers sebenarnya sudah cukup jelas, namun implementasinya di lapangan masih belum sepenuhnya maksimal. Efisiensi anggaran hendaknya tidak sampai melemahkan peran pers,”tandas Alberth Merauje.
Untuk itu, tandasnya, , negara dan pemerintah wajib menyediakan dukungan anggaran agar informasi penting dapat tersampaikan kepada masyarakat, terutama terkait bencana alam, pembangunan, dan kebijakan publik yang harus diantisipasi sejak dini.
Bahkan, Legislator Papua itu mengaku turut prehatin atas kondisi media penyiaran publik di Papua yang dinilainya semakin menurun. Seperti tidak optimalnya siaran TV Papua dan terbatasnya aktivitas RRI akibat keterbatasan dana.
“Contohnya dulu pertandingan sepak bola di Stadion Lukas Enembe bisa disiarkan langsung oleh RRI, sekarang tidak lagi. Media lokal juga kesulitan karena operasional berita online membutuhkan data dan biaya,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, tanpa dukungan operasional yang memadai, pers akan mengalami keterbatasan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan edukasi publik, yang pada akhirnya berdampak langsung pada masyarakat.
“Masyarakat perlu mengetahui perkembangan ke depan, baik di bidang ekonomi, politik, maupun potensi bencana, agar dapat melakukan antisipasi sejak dini. Tanpa peran media, hal tersebut tentu akan sulit terwujud,”ucapnya.
Ia mengatakan, tema HPN 2026 ini sangat baik, namun realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi tersebut.
Alberth Merauje menyebut hanya sebagian kecil media menengah ke atas yang dapat dikatakan sehat secara ekonomi, sementara pers di tingkat bawah masih menghadapi banyak keterbatasan.
“Kalau bicara pers sehat, sehat dari sisi mana dulu? Masih banyak pers yang belum sehat karena keterbatasan anggaran dan kurangnya transparansi. Begitu juga soal ekonomi berdaulat, itu masih lebih banyak wacana daripada realisasi,”imbuhnya.
Ia mencontohkan program-program pemerintah seperti penguatan UMKM, lumbung pangan, hingga koperasi Merah Putih yang menurutnya belum berjalan optimal di tingkat bawah.
Dengn demikian, Alberth Merauje berharap pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan jurnalis dan keberlangsungan operasional media.
“Indonesia ini negara kaya, sumber daya alamnya luar biasa. Tinggal bagaimana pengelolaannya. Kalau dananya ada, maka pers juga harus diperkuat agar pembangunan bisa diawasi dan diketahui masyarakat,” tutupnya. (Tiara).