Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Aktivis Desak Aparat Penegak Hukum Segera Berantas KKN di Tanah Papua

Penyerahan pernyataan sikap usai audiensi Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi bersama Anggota Komisi I DPR Papua di Gedung DPR Papua. (Foto : Tiara)

Jayapura – Bertepatan peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia, yakni 9 Desember 2021, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi melakukan audiensi bersama DPR Papua dalam hal ini Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), yang diterima langsung Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa dan Elvis Tabuni di ruang Komisi I DPR Papua, Rabu siang, 9 Desember 2021.

Dalam audensi itu, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendesak agar aparat penegak hukum untuk segera memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Tanah Papua.

“Hari ini, bertepatan degan Hari Anti Korupsi se Dunia, 9 Desember 2021 ini, ya kami sebagai pemuda penerus dan pemegang tanggungjawab ‘estafet’ pembangunan di Tanah Papua menyatakan sikap pertama, siapapun yang bekerja di Tanah Papua ini, Stop Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Mari bersama-sama kita selamatkan pemimpin Papua dan bangun Papua dengan hati nurani,” tegas Alexander Gonsalves Gobay, Penanggungjawab Audiensi ketika membacakan pernyataan sikap mereka, sebelum diserahkan kepada Komisi I DPR Papua.

Kedua, lanjut Alexander Gonsalves Gobay, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi juga mengutuk dan mengecam keras tindakan serta praktek-praktek KKN yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh siapapun yang sedang berkarya di Bumi Cendrawasih ini.

Ketiga, kata Alex Gobay, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendukung dan mengapresiasi Lembaga-lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagainya yang selalu aktif memeriksa, mengaudit serta melaporkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemprov Papua dan kabupaten/kota se Papua.

“Keempat, Solidaritas Pemuda Lawan Korupsi mendukung semua kebijakan pemerintah yang bebas dari praktek KKN di seluruh Tanah Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” tandasnya.

Bahkan Alex tekankan, jika korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara luar biasa dan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.

Alex menambahkan, jika merujuk ke Tanah Papua, untuk melawan tindakan praktek KKN juga kerapkali mewarnai berbagai bidang kehidupan sehari-hari, terutama praktek-praktek kotor yang berakibat menciptakan jarak tak tentu untuk mendekati Visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang diimpikan bersama.

“Jadi, dalam momentum Hari Anti Korupsi se Dunia ini, kami ajak semua pihak di Papua untuk mengutamakan kejujuran agar dapat dirasakan masyarakat. Tapi soal korupsi ini, saya pikir sudah menjamur,” cetusnya.

Untuk itu, ia dan rekan-rekannya mengajak semua pihak termasuk DPR Papua untuk mengkampanyekan lawan korupsi, apalagi lembaga ini bertugas menjalankan fungsi pengawasan, sehingga bisa meminimalisir terjadinya indikasi korupsi.

“Penegakkan hukum baik kepolisian, kejaksaan dan KPK harus tegas berantas korupsi. Jangan korupsi ini dibiarkan, agar ada efek jera,”tandas Alex.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Elvis Tabuni juga mendukung upaya pemberantasan praktek KKN di Tanah Papua. Untuk itu, pihaknya menerima aspirasi pemuda ini untuk diteruskan kepada pimpinan agar ditindaklanjuti.

“Mari hilangkan budaya korupsi ini di Tanah Papua. Jangan sampai dianggap biasa dan makin merajalela. Mestinya, harus lebih tegas lagi seperti China, sehingga benar-benar bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi,” tegas Elvis.

Oleh karena itu, legislator Papua ini berharap apapun program dan kegiatan pemerintah, tidak boleh dikorupsi agar rakyat Papua bisa merasakan pembangunan hingga di pelosok.

“Bahkan, penegakkan hukum terhadap kasus korupsi ini harus dilakukan agar rakyat bisa makmur dan Negara juga harus ke depankan agar korupsi ditindak dengan keras dan tegas,” tandas Elvis Tabuni.

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa juga menegaskan bahwa koruptor adalah musuh bersama, karena korupsi adalah kejahatan.

“Bicara konteks Papua, saat ini kita hanya bicara politik, sementara isu korupsi tenggelam dengan isu konfilk yang terjadi. Memang konflik penting, tapi penegakkan hukum terhadap korupsi harus berjalan. Jadi keduanya harus ditangani bersama, karena kedua masalah itu sangat besar di Papua,” jelasnya.

Bahkan, Kadepa mensinyalir jika banyak pihak yang diduga justru memanfaatkan konflik ini untuk melakukan korupsi atau cari pangkat dan lainnya.

“Jadi, kita sebagai pemuda dan mahasiswa, kita harus serius terhadap kedua masalah itu. Tidak berat ke satu masalah saja,” tekannya.

Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia ini, Politisi Partai NasDem ini menyampaikan kepada pemuda yang mengantar aspirasi ke DPR Papua terutama penegakkan hukum terhadap korupsi.

“Jadi, usulan adek-adek terhadap penegakkan hukum kasus dugaan korupsi di Papua, yang meminta semua lembaga dan khusus DPR Papua untuk meningkatkan sosialisasi atau fungsi pengawasan untuk meminimalisir korupsi,” ujar Kadepa.

Bahkan tandas Kadepa, ini masukan yang sangat luar biasa dan pihaknya tetap akan lawan korupsi ini secara bersama-sama. (Tiara).