Kuota Aman Tapi Realisasi Rendah, Ini Kata DPD REI Papua Selatan Soal Rumah Subsidi

jAYAPURA – Industri perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR saat ini tengah menghadapi tantangan serius.

Lonjakan harga bahan bangunan yang belum diimbangi dengan penyesuaian harga jual rumah membuat sejumlah pengembang memilih mengambil sikap wait and see (menunggu dan melihat).

Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya angka realisasi akad, kendati kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah sebenarnya masih dalam kondisi aman.

Konsumen dari kelompok MBR juga dihadapkan pada kendala utama berupa keterbatasan dana tunai untuk memenuhi biaya administrasi awal dan uang muka (DP).

Demi menjaga minat daya beli masyarakat, pihak pengembang terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan subsidi biaya tambahan secara terbatas.

“Semua kemudahan, mulai dari keringanan angsuran hingga subsidi biaya, coba kami berikan walau cakupannya terbatas dan belum bisa menjangkau seluruh pembeli,” ujar Cliff Sentiti selaku Ketua DPD REI Papua Selatan, Senin, 5 Oktober 2026.

Mengenai proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak berkecil hati jika menghadapi penolakan dari institusi perbankan tertentu. Lantaran setiap bank memiliki kriteria dan standar penilaian yang berbeda-beda.

“Calon pembeli yang ditolak di satu bank masih memiliki peluang untuk diterima di bank lain, selama persyaratan prinsip seperti catatan BI checking (SLIK OJK) bersih serta kriteria verifikasi status MBR terpenuhi dengan baik,” kata Cliff.

Adapun jika pengajuan KPR pada akhirnya tetap tidak dapat disetujui oleh perbankan, pengembang menjamin adanya skema pengembalian uang muka kepada konsumen secara penuh, dengan pengurangan terbatas pada biaya administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.(Haikal)