Papsel Siap Implementasikan RBP REDD+ GCF Output 2

MERAUKE-Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu wilayah strategis di Tanah Papua dengan kekayaan ekosistem hutan, rawa, gambut, savana, pesisir, serta wilayah hidup masyarakat adat.

 

Kekayaan tersebut memiliki peran penting bagi keanekaragaman hayati, penyimpanan karbon, dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, penguatan tata kelola sumber daya alam dan pengelolaan hutan jelas menjadi bagian penting untuk mendukung pembangunan rendah emisi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

 

Melalui kondisi di atas, Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu penerima manfaat Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Kategori Pemanfaatan II. Program tersebut merupakan sebuah skema pendanaan berbasis hasil yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait.

 

Dalam implementasinya di Papua Selatan, program ini menggandeng Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kementerian/Lembaga di tingkat Sub Nasional, Pemerintah Kabupaten, WWF Indonesia, Masyarakat Adat, Akademisi dan Pemangku kepentingan lainnya.

 

Program ini diarahkan untuk mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua Selatan.

 

Sejalan dengan tujuan tersebut, proses pengembangan dan pengusulan program terus dilakukan sebagai bagian dari persiapan menuju tahap implementasi di daerah. Penandatanganan awal kerja sama program pada tingkat nasional telah dilaksanakan pada Rabu, 12 Agustus 2026 di Jakarta.

 

Tahapan tersebut menjadi dasar untuk melanjutkan proses menuju implementasi program di tingkat daerah. Sebagai bagian dari persiapan tersebut, pada Rabu (19/08/2026) telah dilaksanakan audiensi antara WWF Indonesia Program Papua bersama Gubernur Provinsi Papua Selatan, Prof. DR. Ir. Apolo Safanpo, ST,. MT,. IPM.

 

Audiensi ini membahas perkembangan terkini kontribusi WWF Indonesia di Papua Selatan melalui sejumlah capaian implementasi program, sekaligus mendiskusikan arah sinergi dan kolaborasi antara Papua Selatan dan WWF Indoensia ke depan. Menurutnya, implementasi program ini dipandang bukan hanya sebagai upaya pengurangan emisi, tetapi juga menjadi arah pembangunan Papua Selatan.

 

“Semua pembangunan yang kita lakukan pada akhirnya memiliki satu tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, pembangunan perlu terus dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang.

 

Salah satunya melalui kerja sama dan program yang kita laksanakan bersama ini. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, diperlukan evaluasi secara bertahap agar setiap proses dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” tutur Apolo.

 

Sehari setelah audiensi, sebagai tindak lanjut, Kick Off Implementasi RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II dilaksanakan di Swissbell Hotel Merauke selama dua hari, dimulai pada Kamis (20/8/2026) hingga Jumat (21/8/2026). Kick-off ini sebagai penanda dimulainya implementasi program di Papua Selatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi ruang untuk menyampaikan tujuan, ruang lingkup, mekanisme pelaksanaan, tahapan kerja, peran para pihak selama periode implementasi, hingga tahapan monitoring yang perlu dilakukan.

 

Kick-off turut mempertemukan Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Kementerian/Lembaga di tingkat Sub Nasional, Pemerintah Kabupaten, WWF Indonesia, Masyarakat Adat, Akademisi, dan Pemangku kepentingan lainnya untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama.

 

Menindaklanjuti komitmen jangka panjang sesuai arah pembangunan Papua Selatan, ditegaskan kembali oleh Jujuk Rianto, S.Sos., M.AP, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Selatan bahwa ukuran keberhasilan program untuk arah pembangunan Papua Selatan bukan hanya berapa banyak kegiatan yang terlaksana, tetapi perubahan apa yang dapat kita hadirkan.

 

“Perubahan yang dapat dihadirkan dan efek berkelanjutan itu perlu kolaborasi semua pihak. Jika sudah sama-sama bergerak, kita bisa berusaha bersama untuk perubahan yang tidak hanya tiga tahun program saja, tetapi bahkan sampai selamanya. Seiring berjalannya program ini, diharapkan kami bisa sama-sama saling belajar dengan masyarakat lokal terkait bagaimana menuju tata kelola hutan yang lestari,” sahut Jujuk, saat ditemui pada kegiatan.

 

Di sisi lain, sebagai Lembaga Perantara (LEMTARA), Yayasan WWF Indonesia memiliki peran dalam memfasilitasi implementasi RBP REDD+ for Results Period 2014-2016 GCF Output 2 Kategori Pemanfaatan II melalui penguatan koordinasi multipihak, peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat, serta pemantauan pelaksanaan program secara transparan dan akuntabel, guna memastikan tercapainya manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan di Papua Selatan.

 

Bagi Dr. Fr. Wika A. Rumbiak, ST. M.Sc, selaku Pimpinan WWF Indonesia Program Papua mengatakan bahwa program ini bukan sekadar tentang menjalankan sebuah program, tetapi tentang membangun kolaborasi yang menghasilkan perubahan nyata. “Selama 36 bulan ke depan, kita ingin memastikan bahwa upaya menjaga hutan, memperkuat masyarakat, dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat berjalan beriringan dengan pembangunan yang rendah emisi dan berkelanjutan.

 

Masyarakat adat bukan hanya penerima manfaat, tetapi merupakan mitra dan aktor penting dalam menjaga hutan serta memastikan pembangunan di Papua Selatan tetap berkelanjutan,” tutur Wika dalam sambutannya. Melalui kegiatan ini, para pihak diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyepakati langkah tindak lanjut, serta mengidentifikasi kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program selama tiga tahun ke depan. Kick-off ini juga menjadi langkah awal dalam menerjemahkan komitmen menjadi aksi nyata di tingkat daerah.

 

Melalui kegiatan ini, para pihak menyatukan pemahaman, memperkuat koordinasi, dan menyepakati langkah awal implementasi program. Ke depan, seluruh pihak diajak untuk terus memperkuat kolaborasi dan mengambil peran aktif dalam setiap tahapan implementasi, bersama-sama menjaga hutan, mencegah deforestasi, serta mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi, mari kita wujudkan komitmen bersama menjadi aksi nyata untuk menjaga hutan, memperkuat masyarakat, dan memastikan keberlanjutan alam Papua Selatan bagi generasi mendatang.

 

 

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu saat membuka kegiatan mengatakan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

 

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memandang penting pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan hutan berkelanjutan serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat dapat terlibat secara bermakna, terutama untuk melindungi hak-hak mereka,” kata Ferdinandus.

 

 

Pemerintah Provinsi Papua Selatan memberikan apresiasi tinggi kepada WWF, Kementerian Lingkungan Hidup, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini telah berkolaborasi dalam menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi program. Menurutnya, kolaborasi yang telah terbangun selama ini merupakan modal dan pondasi penting untuk terus diperkuat pada tahun-tahun mendatang.

 

 

Ferdinandus menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua Selatan akan terus mendorong sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam pelaksanaan program. Ia meyakini kerja sama yang kuat dapat mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami yakin dengan kita berkolaborasi, dengan kita bersinergi, kita akan mewujudkan Papua Selatan yang lestari, tangguh terhadap perubahan iklim, terutama untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Papua Selatan,” katanya.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pertemuan tersebut sebagai ruang memperkuat komunikasi, menyusun langkah konkret, dan membangun kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, WWF, kementerian terkait, serta masyarakat adat.(iis)