Papua Tengah dan Papua Pegunungan Masih Bergelut dengan Kemiskinan
Jayapura – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di sejumlah provinsi di Tanah Papua masih berada jauh di atas rata-rata nasional.
Kepala BPS Papua, Adriana Helena mengatakan, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, Provinsi Papua Tengah menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia.
“Tingkat kemiskinan di Papua Tengah tercatat sebesar 29,45 persen. Artinya, dari setiap 100 penduduk, sekitar 29 hingga 30 orang hidup di bawah garis kemiskinan,” jelasnya, Senin, 9 Februari 2026.
Dari sisi jumlah, penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 309,86 ribu orang pada September 2025. Angka ini jauh melampaui tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 8,25 persen.
Posisi kedua tingkat kemiskinan tertinggi ditempati oleh Provinsi Papua Pegunungan dengan persentase penduduk miskin mencapai 27,21 persen.
Jumlah penduduk miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 308,19 ribu orang. Dengan angka tersebut, lebih dari seperempat penduduk Papua Pegunungan masih hidup dalam kondisi miskin.
Sementara itu, Provinsi Papua Selatan mencatat tingkat kemiskinan sebesar 19,26 persen. Persentase ini menunjukkan sekitar 19 hingga 20 dari setiap 100 penduduk tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin di Papua Selatan pada September 2025 mencapai 103,92 ribu orang.
Adapun Provinsi Papua mencatat tingkat kemiskinan sebesar 17,82 persen, menempatkannya sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi kelima secara nasional.
Jumlah penduduk miskin di provinsi ini tercatat sebanyak 160,25 ribu orang. Meski lebih rendah dibanding provinsi lainnya, angka tersebut masih lebih dari dua kali lipat tingkat kemiskinan nasional.
Selain tingkat kemiskinan, BPS juga mencatat perkembangan Garis Kemiskinan (GK). Pada September 2025, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp1.235.328 per kapita per bulan, meningkat 14,47 persen dibandingkan September 2024.
“Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan minimum penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ujarnya.
Komponen Garis Kemiskinan Makanan (GKM) masih mendominasi pembentukan GK. Pada September 2025, kontribusi GKM terhadap GK mencapai 77,22 persen di wilayah perkotaan dan 76,34 persen di perdesaan, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk kebutuhan pangan masih menjadi faktor utama dalam penentuan kemiskinan.
Sebagai perbandingan, persentase penduduk miskin terendah secara nasional tercatat di Provinsi Bali sebesar 3,42 persen, disusul Kalimantan Selatan sebesar 3,73 persen, dan DKI Jakarta sebesar 4,03 persen. Secara nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang.