Legislator Papua Soroti Rendahnya Anggaran Pemerintah untuk Media Lokal

Jayapura – Minimnya perhatian pemerintah terhadap alokasi anggaran bagi media lokal menjadi sorotan serius Legislator Papua. Kondisi ini dinilai berdampak pada keberlangsungan media lokal yang berperan penting dalam menyampaikan informasi dan menjaga demokrasi di daerah.

Anggota DPR Papua dari Partai NasDem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, mengatakan, media merupakan garda terdepan dalam memberikan informasi kepada masyarkat, sehingga pentingnya penguatan media lokal melalui dukungan anggaran yang jelas dan berkeadilan.

“DPR merupakan wakil rakyat yang wajib mendengar dan memperjuangkan keluhan masyarakat, termasuk persoalan yang dihadapi insan pers lokal di Papua,” ujar Alberth ketika ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Senin, 2 Februari 2026.

Alberth menjelaskan, secara regulasi, keberadaan pers telah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, serta diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang pedoman penggunaan teknologi informasi dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024.

“Jadi, semua pers harus diperlakukan sama. Mereka adalah warga negara yang memiliki izin dan legalitas. Tidak boleh hanya satu media diperhatikan, sementara media lain diabaikan,” tegas Alberth Merauje.

Lanjutnya, pers memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyampaikan berbagai informasi yang terjadi di suatu wilayah, khususnya di Provinsi Papua. Dimana informasi tersebut mencakup pembangunan, penggunaan uang rakyat, kebijakan pemerintah, hingga berbagai peristiwa sosial dan kebencanaan.

“Uang rakyat dikumpulkan oleh pemerintah dan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan. Maka rakyat harus tahu apa yang dikerjakan pemerintah. Di sinilah peran pers menjadi sangat penting,”tandas Alberth.

Namun ia menyayangkan, kondisi media lokal saat ini cukup memprihatinkan karena minimnya, bahkan tidak adanya alokasi anggaran publikasi. “Pers bekerja membutuhkan biaya operasional. Tidak mungkin semua dikerjakan tanpa biaya. Ini fakta yang harus dipahami bersama,”tekannya.

Padahal, kata Alberth Merauje, sejak awal pihaknya telah mendorong Dinas Kominfo sebagai mitra kerja, agar bisa memplot anggaran khusus bagi media-media lokal yang hampir setiap hari mempublikasikan kegiatan pemerintah, baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi.

“Masyarakat perlu tahu visi dan misi kepala daerah serta sejauh mana pelaksanaannya, sehingga masyarakat itu tahu apa yang dikerjakan apa yang menjadi visi misinya Gubernur, Walikota, Bupati itu harus publikasi atau disampaikan di media apakah sudah terlaksana atau belum,”jelasnya.

Selain pembangunan, kata Alberth, media juga berperan menyampaikan berbagai peristiwa lain yang terjadi di Papua, seperti bencana alam, persoalan sosial budaya, hingga isu hukum dan kemasyarakatan.

“Jadi, kalau tidak ada anggaran, bagaimana media bisa menyampaikan semua itu? Padahal masyarakat sangat membutuhkan informasi,” ujarnya.

Dengan demikian ia pun berharap, Pemerintahan Provinsi Papua yang baru ini dapat lebih serius memandang media lokal sebagai mitra strategis.

Menurutnya, perlu adanya pendataan dan inventarisasi media lokal yang aktif, kemudian disiapkan pos anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

“Berapa pun anggarannya, yang penting ada. Media-media lokal ini perlu dukungan untuk biaya operasional agar bisa terus bekerja menyampaikan informasi kepada masyarakat,”tegasnya.

Legislator Papua itu juga mengingatkan, bahwa keberadaan media adalah merupakan ujung tombak dan garda terdepan penyebaran informasi publik.

“Di era teknologi saat ini, informasi dari Jayapura dapat diketahui hingga ke berbagai belahan dunia, sehingga tidak ada yang gratis. Akses internet, pengolahan data, semua butuh biaya. Pemerintah harus melihat itu,” tekannya.

Untuk itu, legislator Papua ini kembali menekankan peran Kominfo agar dapat mendata seluruh media yang ada, lalu menyiapkan insentif atau dukungan operasional bulanan secara transparan dan terukur. “Yang penting jelas ada anggaran, ada berita. Karena ini uang rakyat, dan rakyat berhak tahu apa yang terjadi di daerahnya,”tutup Alberth Merauje. (Tiara).