Wagub Papua Lepas Mudik Gratis Natura di Pelabuhan Jayapura
Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan secara resmi melepas keberangkatan peserta Program Mudik Gratis Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Pelabuhan Jayapura, Rabu pagi, 17 Desember 2025.
Pelepasan mudik gratis dilakukan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mewakili Gubernur Papua di dampingi DPR Papua dari Komisi IV dan Forkopimda yang ditandai dengan penyerahan kartu mudik kepada penumpang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komisi IV DPR Papua , Joni Y Betaubun, SH. MH bersama anggota Komisi IV DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, Pangdam VII/ Cendrawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Amrin Ibrahim, dan Forkopimda Provinsi Papua.
Dalam sambutan Gubernur Papua yang diwakili oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, mengatakan program mudik gratis ini merupakan jawaban atas kerinduan masyarakat Papua untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman.
“Pagi hari ini kami mewakili Gubernur Papua bersama Forkopimda, Pimpinan SKPD, serta Kementerian Perhubungan melepas keluarga-keluarga kita dari Kota dan Kabupaten Jayapura yang akan mudik Natal dan memasuki Tahun Baru 2026,” ujar Wagub Aryoko Rumaropen.
Menurut Aryoko, program ini terwujud berkat upaya Pemerintah Provinsi Papua yang berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan sehingga kuota mudik gratis dapat dialokasikan untuk Papua.
“Upaya baik yang dilakukan Bapak Gubernur ini membutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat yang ada di daerah, maupun seluruh stakeholder. Karena bukan hanya transportasi, tetapi juga aspek keamanan dan keselamatan perjalanan,”tandasnya.
Lanjut dikatakan, program mudik gratis ini menjadi bagian dari rangkaian 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan ke depan akan terus dievaluasi serta ditingkatkan untuk momen hari besar keagamaan lainnya, termasuk Idulfitri.
“Apa yang masih kurang pada pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini akan kami perbaiki untuk mudik hari raya berikutnya, baik untuk umat Muslim maupun agama lainnya,”jelasnya.
Tampak antusiasme masyarakat terhadap program ini dinilai sangat tinggi. Mengingat pendaftaran yang dibuka melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua hanya berlangsung dua hari, dan kuota langsung habis.
“Bahkan sampai hari ini masih banyak masyarakat yang bertanya langsung kepada Gubernur, kepada kami, maupun ke Dinas Perhubungan,”tuturnya.
Sementara itu Plt. Kepala Dinas Perhubungan Papua, Mathius Wally, menjelaskan total kuota mudik gratis hingga Tahun Baru 2026 mencapai sekitar 16.000 penumpang, terdiri dari jalur laut dan darat.
“Antusias masyarakat sangat tinggi, khususnya untuk rute Biak dan Kasonaweja yang langsung penuh pada trip pertama. Untuk periode Natal, kuota jalur laut mencapai 7.690 penumpang, dengan rute antarpulau seperti Biak, Waropen, dan Serui. Namun, sebagian kuota masih dalam proses pemenuhan karena jadwal pelayaran baru berlangsung pada 22 Desember,” ungkap Wally.
Ia menambahkan, untuk moda darat disiapkan 36 bus yang melayani seluruh rute, termasuk kebutuhan operasionalnya. “Damri melayani rute Jayapura ke beberapa wilayah yang bisa dijangkau dan layanan darat di Biak dan Supiori,”terangnya.
Kendati demikian ia pun akui pada pelaksanaan perdana ini masih terdapat kendala penyebarluasan informasi, sehingga sebagian masyarakat datang langsung ke pelabuhan, padahal pendaftaran dilakukan melalui Dinas Perhubungan.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami ke depan agar informasi lebih merata dan pelaksanaan mudik berikutnya berjalan lebih baik,”ucapnya
Sementara itu, salah seorang penumpang mudik gratis, Maria, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Perhubungan atas program mudik gratis Natal dan Tahun Baru.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Perhubungan yang sudah menghadirkan program mudik gratis ini. Program ini sangat membantu kami masyarakat, terutama untuk bisa pulang merayakan Natal bersama keluarga tanpa harus terbebani biaya transportasi,”ungkap Maria. (Tiara)