MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Hj Arifah Choiri Fauzi guna membahas masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bertempat di Swiss-Belhotel, Jumat (22/8).
“Ini kesempatan yang langka, ibu menteri berkenan meluangkan waktu menemui kita malam ini untuk duduk berdiskusi tentang masalah-masalah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,”ujar gubernur.
Arahan menteri sangat diharapkan terkait apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sementara itu, Menteri Arifah Choiri Fauzi mengatakan melalui pertemuan tersebut dapatdidiskusikan tentang program yang bisa disinergikan dan dikolaborasikan secara bersama ke depan.
Sebab pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada satupun kementerian/lembaga yang sukses berjalan sendiri. Ia menyebut persoalan tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian/lembaga tetapi harus berkolaborasi secara bersama.
Papua Selatan merupakan salah satu provinsi baru, untuk itu perlu melihat titik-titik mana yang bisa diadvokasi secara bersama khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Menteri mengajak pemerintah daerah memperkuat kebijakan dan responsif serta eksklusif. Menyinggung soal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ia berharap peran dari unit pelaksana teknis agar korban kekerasan berani melaporkan kasus yang dialami.(iis)
