Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan Penilaian Kinerja (PK) terhadap aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun implementasi 2024 di seluruh kabupaten/kota se-Papua.
Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu (13/8), dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Papua, yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Rakyat Setda Papua, Setyo Wahyudi.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa stunting merupakan masalah kesehatan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, sehingga pencegahannya harus menjadi prioritas lintas sektor.
“Upaya penurunan stunting membutuhkan kerjasama pemerintah daerah, sektor swasta, mitra pembangunan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Ini bukan kerja satu instansi, tapi kerja bersama,” kata Setyo membacakan sambutan Gubernur.
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, presentasi stunting di Papua berada di 26,8 persen. Kemudian SSGI tahun 2024 sebesar 28,3 persen. Ini artinya terdapat peningkatan prevalensi stunting di Papua pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,5 persen.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Papua memberikan apresiasi terhadap upaya dan kinerja kabupaten/kota yang telah bekerja keras melakukan penurunan angka stunting.
Penilaian Kinerja (PK) tahun ini merupakan pelaksanaan PK ke 4 kalinya sejak pertama kali dilakukan tahun 2021 lalu dan urutan penerima penghargaan kategori Kabupaten/Kota terbaik selalu berubah, bergantung pada kinerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota, yang dinilai oleh tim panelis stunting Provinsi Papua.
Penilaian kinerja tahun ini juga menjadi yang terakhir dilakukan secara tatap muka, karena pemerintah pusat saat ini tengah menyusun Strategi Nasional (Stranas) Penurunan Stunting yang akan dituangkan dalam Perpres baru pengganti Perpres No. 72 Tahun 2021.
Sejalan dengan itu, pemerintah akan mulai menggunakan sistem pelaporan digital berbasis aplikasi. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan peta wilayah kecamatan/distrik di kabupaten/kota, sehingga dapat membantu proses pengambilan kebijakan, perencanaan anggaran, serta monitoring dan evaluasi.
“Dengan aplikasi ini, laporan daerah terkait penurunan stunting bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Ini akan memudahkan penyampaian informasi kepada pimpinan, baik di daerah maupun pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Makmur Malino menjelaskan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja konvergensi stunting kabupaten/kota di Papua.
Kemudian, menjadi acuan untuk perbaikan implementasi di tahun-tahun berikutnya, selain sebagai wadah untuk menyampaikan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari SKPD teknis Provinsi Papua, BKKBN, BPS, Kementerian Agama, Perum BULOG, Balai POM, Tim Penggerak PKK/TP Posyandu, asosiasi profesi gizi, akademisi, dan sejumlah mitra pembangunan.
