Jayapura,- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni melakukan pertemuan dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Kegiatan ini berlangsung di Horison Kotaraja Hotel, Jayapura, Papua, Kamis (10/07/2025).
Fatoni menyampaikan komitmennya untuk terus membangun dan melayani masyarakat Papua secara optimal. Dalam kesempatan pertemuan bersama civitas akademika, dirinya juga menceritakan perjalanan kariernya yang erat dengan dunia pendidikan.
“Saya dulu terdaftar sebagai dosen dan memiliki NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional) sejak tahun 2012. Waktu itu saya aktif di bawah naungan yayasan, sekarang sudah NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus). Hanya saja, karena kesibukan, tidak terlalu aktif tapi kalau dulu terus dijalani, mungkin sekarang sudah profesor,” ujar Fatoni.
Sehari-hari, Fatoni bertugas sebagai Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Namun sejak Senin (7/7) lalu, dirinya kembali dipercaya oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Papua.
Penugasan ini menjadi kali keempat baginya menjadi Pj Gubernur, setelah sebelumnya memimpin di Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. “Tahun 2008 saya sudah mulai menangani Papua. Bahkan sebelumnya, saya menjabat sebagai Kepala Seksi Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat. Papua sudah seperti rumah saya. Sekarang saya benar-benar menjadi warga Papua. Kalau ke Jakarta, saya bilang ‘mau pulang ke Papua’,” ungkap Fatoni.
Melalui kesempatan ini, Fatoni juga menyampaikan bahwa dalam proses pendidikan juga perlu mempersiapkan pembentukan karakter peserta didik, termasuk mahasiswa. Oleh karena itu, pemantapan pengetahuan agama juga sangat diperlukan dalam pembentukan karakter.
Selanjutnya, Fatoni menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan anggaran, terutama yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Dirinya menjelaskan prinsip dasar penganggaran berdasarkan kewenangan, seperti pendidikan dasar dan menengah yang ditangani oleh Kabupaten/Kota, dan pendidikan khusus (SLB) yang menjadi tanggung jawab provinsi.
Fatoni juga mendorong para pengelola perguruan tinggi untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah guna memperoleh pendanaan melalui berbagai skema. Di antaranya seperti hibah, bantuan keuangan, program beasiswa, hingga kolaborasi dengan BUMD/BUMN melalui dana CSR (Corporate Social Responsibility).
“Rumus-rumus ini penting agar kita semua paham bagaimana pengalokasian anggaran dilakukan. Pemerintah daerah dapat memberikan beasiswa kepada mahasiswa daerah, asal memenuhi syarat administrasi seperti KTP domisili,” jelasnya.
