Jayapura,- Legislator Papua dari Partai Nasdem, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM., mengingatkan bahwa dalam penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025 Tahap pertama sebesar Rp269,7 miliar, itu harus benar-benar tepat sasaran dan berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat asli Papua.
“Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dana Otsus tahap pertama sudah dikucurkan. Hanya saja, kita juga harus pastikan bahwa dana ini memang digunakan untuk kepentingan orang Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian rakyat,” tegas Alberth Merauje, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 9 Juli 2025.
Bahkan Albert Merauje yang juga sebagai Wakil Ketua Fraksi NaaDem DPR Papua itu menekankan bahwa pendidikan sebagai sektor paling prioritas.
Pasalnya kata Alberth, sampai hari ini masih banyak anak-anak Papua yang menghadapi kesulitan dan kendala untuk mengakses pendidikan, d karenakan terbatasnya sarana-prasarana, maupun beban biaya yang masih dibebankan ke orang tua.
“ini masih banyak orang tua yang mengeluh soal anaknya tidak bisa masuk sekolah karena fasilitas terbatas atau beban biaya yang terlalu tinggi. Pemerintah, melalui Dinas Pendidikan, harus mendata secara detail kondisi pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di 8 kabupaten dan 1 kota,”tandasnya.
Apalagi kata Alberth, program beasiswa unggulan era Gubernur sebelumnya akan berakhir pada 2026 mendatang. Padahal, masih banyak mahasiswa Papua, baik di dalam maupun luar negeri yang terancam putus kuliah dikarenakan dana tidak mencukupi.
“Khususnya bagi mahasiswa Papua di luar negeri, memang ada yang sudah selesai kuliah, tapi tidak bisa praktik atau mendapat lisensi karena tidak ada dukungan dana dari pemerintah. Ini harus jadi perhatian,” tegas legislator Papua itu.
Selain pendidikan lanjut Alberth Merauje, juga sektor kesehatan yang menjadi sorotan.
Untuk itu, ia meminta agar program seperti Kartu Papua Sehat kembali dijalankan secara maksimal, karena saat ini banyak masyarakat yang mengeluh soal pelayanan kesehatan yang tetap membebani biaya, baik di Puskesmas maupun rumah sakit.
“Jangan sampai orang Papua datang berobat masih harus bayar. Dana Otsus seharusnya bisa menutup kesenjangan ini, terutama bagi mereka yang tidak mampu,”tekannya.
Di bidang ekonomi, Alberth Merauje juga menegaskan pentingnya dukungan dana bagi pelaku usaha kecil dan pengusaha asli Papua.
Menurutnya, UMKM Papua ini harus diberi ruang dan dukungan modal agar roda ekonomi masyarakat dapat bergerak dan berputar.
“Saya turun langsung ke dapil, dan masyarakat minta dukungan modal untuk usaha kecil. Kalau ini ditopang maka ekonomi rakyat dapat berjalan, dan PAD juga bisa bertumbuh,”ujar Alberth Merauje.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lagi mengarahkan dana Otsus ke pembangunan infrastruktur yang tidak tepat guna. Sebab, banyak proyek fisik sebelumnya mangkrak dan tidak memberi manfaat langsung bagi rakyat.
“Kalau mau bangun, bangun sekolah, pasar, atau rumah layak huni. Jangan bangun jalan yang tidak jelas manfaatnya. Dana Otsus ini bukan untuk proyek sia-sia,”cetusnya.
Selain itu, Alberth Merauje juga menekankan bahwa pentingnya pemanfaatan waktu secara efisien.
Ia menambahkan, dengan sisa waktu kerja sekitar empat bulan di tahun anggaran ini, OPD terkait haru bekerja cermat, tepat sasaran, dan berdasarkan data yang valid.
“Jadi, kalau tahap pertama ini saja belum jelas penggunaannya, jangan dulu bicara tahap kedua. Ini harus terencana, terukur, dan sesuai undang-undang Otsus. Dana Otsus ini hak orang Papua. Jangan sampai disalahgunakan karena terburu-buru,”tekan Politisi Partai NasDem itu. (Tiara).
