Jayapura – Semester pertama tahun 2025 kembali diwarnai dengan babak kelam kekerasan di Tanah Papua. Bahkan, jumlahnya kian bertambah. Konflik bersenjata, penembakan, penganiayaan, hingga korban jiwa kembali menjadi catatan harian di berbagai wilayah Papua.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua mencatat sebanyak 40 kasus kekerasan terjadi sepanjang 1 Januari hingga 12 Juni 2025. Dari jumlah tersebut, kontak senjata dan penembakan menjadi bentuk kekerasan yang paling dominan dengan 27 kasus, disusul oleh penganiayaan 11 kasus, pengrusakan dan kerusuhan masing-masing 1 kasus.
Kabupaten Yahukimo menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, mencapai 8 kasus. Sementara Intan Jaya menyusul dengan 7 kasus, disusul Puncak Jaya dan Kota Jayapura masing-masing 5 kasus. Sisanya tersebar di Puncak, Jayawijaya, Yalimo, Paniai, hingga Sorong.
Salah satu insiden yang menyedot perhatian luas adalah penembakan terhadap Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey pada 24 April 2025. Penembakan ini terjadi saat ia sedang memantau pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S. Marbun, di Distrik Moskona Barat. Diduga kuat, aksi ini dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata di bawah pimpinan Manuel Muuk.
Konflik tersebut berdampak besar. 75 orang menjadi korban, terdiri dari 50 meninggal dunia (MD) dan 25 luka-luka. Para korban berasal dari tiga kelompok utama, 11 anggota TPNPB-OPM, 16 aparat keamanan, dan 48 warga sipil. Dari jumlah itu, warga sipil mencatat angka kematian tertinggi: 35 orang tewas dan 13 luka-luka.
Frits Ramandey menyebut, Papua Pegunungan menjadi wilayah dengan korban jiwa tertinggi, yaitu 25 MD dan 9 luka-luka, disusul Papua Tengah, Papua, dan Papua Barat Daya.
“Setiap letupan konflik adalah cerminan dari ketegangan sosial ekonomi dan ketimpangan kebijakan politik,” ujar Frits Ramandey dalam keterangan pers, Minggu (15/6/2025) di Jayapura.
Dia menekankan bahwa kekerasan yang terus berulang tidak bisa hanya disikapi secara militeristik. Perlu ada ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak TPNPB-OPM.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah membangun kepercayaan rakyat Papua melalui penegakan hukum yang adil, tanpa diskriminasi, serta memastikan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak dasar.
Selain kekerasan bersenjata, Komnas HAM juga menyoroti pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) di Papua. Sepanjang semester I 2025, Komnas HAM mencatat 22 kasus yang berpotensi melanggar HAM. Kasus-kasus ini mencakup:
- 9 kasus agraria
- 4 kasus lingkungan hidup
- 3 kasus ketenagakerjaan
- 2 kasus kelaparan
- 2 kasus kesehatan
- 1 kasus pendidikan
- 1 kasus pengabaian hak kelompok rentan
Salah satu sorotan utama adalah aktivitas tambang nikel di Raja Ampat serta dampak dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke yang memicu berbagai aduan masyarakat.
Menanggapi situasi yang terus memburuk, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan beberapa seruan penting:
- Menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang terdampak kekerasan.
- Mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan yang manusiawi, bukan melalui pendekatan kekerasan, tapi dengan pendekatan sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.
- Mendorong kepala daerah se-Tanah Papua agar menjalankan program afirmatif yang menjamin hak-hak dasar masyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
- Meminta aparat penegak hukum agar bertindak profesional, objektif, dan akuntabel serta menghormati prinsip-prinsip HAM dalam setiap tindakan.
- Menyerukan kepada semua pihak bersenjata, baik aparat maupun TPNPB-OPM agar tidak menjadikan warga sipil sebagai korban atau sasaran kekerasan.
- Mendesak kelompok TPNPB-OPM untuk menghentikan tindakan pengrusakan dan menyerukan kepada semua pihak untuk memulai proses dialog kemanusiaan demi masa depan Papua yang damai.
