Pasific Pos.com
Headline

4 Pansus DPR Papua Disahkan Dalam Paripurna

4 Pansus DPR Papua
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw,SE

Jayapura,- Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah membentuk 4 Panitia Khusus (Pansus). Dan rencananya 4 pansus tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna, Rabu (4/3/20,).

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw,SE mengungkapkan, bahwa empat pansus tersebut adalah Pansus PON, Pansus UU Otsus, Pansus Kemanusiaan dan Pansus LHP dana Otsus.

“4 pansus ini kami sudah bentuk dan kami akan mulai bekerja,” kata Jhony Banua Rouw, SE kepada sejumlah wartawan disela-sela acara Malam Baku Dapa di Gedung II DPR Papua, lantai 12, Selasa (3/3/20) semalam.

Politisi Partai NasDem ini menjelaskan, terkait untuk Pansus PON pihaknya akan meminta agar pengusaha Papua harus terlibat dalam PON XX.

“Mereka ini harus terlibat. Kalau kita minta mama bikin noken ini harus dijual dimana?. Makanya kami minta PB PON dan dinas terkait untuk membuat suatu galeri sebagai tempat mereka memasarkan produk mereka,” jelasnya.

Namun untuk Pansus Kemanusian, pihaknya berharap seluruh stake holder dapat melihat seluruh masalah kemanusiaan di Tanah Papua. Sehingga pansus tersebut dapat menjawab seluruh masalah kemanusian yang terjadi di Tanah Papua.

“Kalau bicara kasus penembakan yang terjadi dimana-mana, itu bagian dari penyebab,” ujarnya.

Lanjut Jhony Banua Rouw, sedangkan Pansus UU Otsus bertujuan agar pihaknya dapat melihat isi dari revisi UU Otsus yang sementara dibahas DPR RI.

“Tapi kami berharap UU ini menyelesaikan masalah Papua. Dan untuk menyelesaikan masalah Papua maka harus diselesaikan juga oleh orang Papua,” ungkapnya.

Sebab ungkap Jhony Banua Rouw, untuk menyelesaikan masalah Papua dari kacamata pusat, itu tidak akan selaras dengan konteks di Papua.

“Jadi untuk Pansus LHP itu terkait dengan dana otsus yang sudah dipakai Provinsi Papua,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Lewat Moment Safari Ramadhan, Sekretariat DPR Papua Berbagi Kasih di Dua Pondok Pesantren

Jems

Sekretaris Fraksi PAN DPRP Minta Pj Gubernur Segera Lantik Pejabat Eselon Pemprov Papua

Jems

DPRP Minta Pj Gubernur Evaluasi Kinerja Kepala OPD

Bams

Sesuai UU Otsus, Presiden Wajib Terbitkan Perpres KKR dan Pengadilan HAM Ad Hoc di Papua

Bams

Peran Perempuan Dalam Lestarikan Eksistensi budaya dan kehidupan Masyarakat Asli Papua Dinilai Sangat Relevan

Bams

Kasus Pembantaian Warga Sipil di Nduga, Yunus Wonda Sebut Tindakan Tidak Berprikemanusiaan

Bams

Yunus Wonda: Pro Kontra Tentang Pemekaran Adalah Hal Biasa

Bams

Legislator asal Papua Himbau Masyarakat Sambut DOB

Bams

Komisi IV DPR Papua Minta OPD Rumpun Infrastruktur Tingkatkan Kinerja

Bams