Yunus Wonda : Cukup Kita Selama Ini Diboncengi Kalimat Pesisir dan Pegunungan
Jayapura – Penolakan dan perdebatan terhadap pengumuman penetapan calon Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Periode 2023 – 2028, masih terus mendapat sorotan. Terutama Pokja Agama harus dibatalkan untuk ditinjau kembali.
Untuk menghindari hal hal tidak diinginkan, Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda,SH.MH meminta semua pihak tetap tenang dan menghargai hasil seleksi Majelis Rakyat Papua (MRP).
Ia mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi masyarakat mengenai pemilihan anggota MRP setelah melalui mekanisme panjang baik dari adat, agama, perempuan dan tinggal menunggu waktu kapan dilantik namun adat masyarakat Tabi dan Saireri yang protes.
“Namun yang saya mau sampaikan sebaiknya kita jangan berpolemik terutama urusan gereja yang dipersoalkan karena menganggap itu dari wilayah adat lain. Tapi inikan bersifat universal karena sinode-sinode yang punya hak mengusulkan,” kata Yunus Wonda kepada Pasific Pos lewat telpon selulernya, Rabu 2 Agustus 2023, semalam.
Kecuali lanjut Yunus Wonda, yang muncul itu dari adat dan dari perempuan itu mungkin kita boleh berdebat dan meributkannya. Namun untuk Pokja agama itu merupakan kewenangan sinode-sinode gereja.
“Sebagai orang Papua sebaiknya kita berpikir positif cukup kita selama ini diboncengi kalimat pesisir dan pegunungan. Ini harus dihentikan, ini tidak boleh sebagai kita sesama anak Papua. Kita boleh beda pendapat dalam banyak aspek tetapi yang membedakan bahwa dia dari pesisir atau dari pegunungan itu tidak boleh,” tandasnya.
Apalagi lanjutnya, jumlah orang Papua ini tidak banyak, sehingga anak-anak Papua mari bersatu. Sudah cukup, jangan habiskan energi dengan berdebat. Ribut di media massa dan media sosial.
“Padahal banyak peluang yang bisa kita dapat. Tidak hanya di politik. Tapi kita selalu berdebat di politik. Saya lihat ada tokoh adat di bawa ke kantor Gubernur menggunakan atribut adat, itu tidak boleh seperti itu adat mencampuri urusan politik,” ujar Yunus Wonda.
Menurut Politisi Partai Berlambang Mercy Bintang itu, masyarakat Papua ini terlalu gampang memberikan gelar anak adat kepada orang dari luar. Padahal adat tidak boleh diintervensi oleh siapapun.
“Jadi jangan kita di boncengin segala macam kepentingan. Sudah siapa yang terpilih mari kita hormati sebagai anak Papua. Semua proses MRP ini melalui proses yang panjang. Tidak datang tiba-tiba. Saya minta kepada kita semua, mari kita saling menjaga dan melindungi. Jangan kita diadu domba. Yang terpilih itukan semua anak asli Saireri dan Tabi yang masuk,” ungkapnya.
Kecuali tekan Yunus Wonda, yang dari perwakilan agama, itu memang diputuskan oleh sinode-sinode gereja. Dan gereja itu tidak boleh diintervensi.
“Saya minta Mendagri segera proses SK-nya dan secara lakukan pelantikan. Tidak boleh lagi ini diperdebatkan. Yang sudah terpilih dan direkomendasikan Pemprov Papua harus dilantik. Jangan ada ruang sesama anak-anak Papua berkonflik,” tegas Penasehat Fraksi Demokrat DPR Papua itu.
Apalagi sebelumnya, beredar video insiden yang terjadi di Ruang Plh.Gubernur Papua yang membahas rekrutmen Anggota MRP. Sehingga hal itu dianggap telah menciderai persaudaraan orang Papua. (Tiara)
