Jayapura, – Legislator Partai NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM, menilai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diikuti oleh 36 anggota DPR Papua Periode 2024–2029 di Kota Bandung, Jawa Barat, memberi makna besar bagi arah kebijakan lima tahun ke depan.
Ia menyebut, hasil bimtek akan menjadi pemantik bagi gerakan perubahan yang lebih konkret demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.
Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Mei 2025 itu mengusung tema “Optimalisasi Peran DPR Papua dalam Perencanaan dan Evaluasi untuk Efisiensi dan Peningkatan PAD Papua.” Bimtek ini merupakan respons langsung terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran negara.
“Presiden meminta agar seluruh jajaran pemerintahan, termasuk kami di DPR Papua, mampu melihat potensi PAD yang belum tersentuh. Ini penting agar pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta aparatur bisa berjalan lebih maksimal tanpa semata mengandalkan APBN,” ujar Alberth Merauje kepada pers di Jayapura.
Ia menjelaskan bahwa materi bimtek membekali anggota dewan dengan pemahaman strategis, termasuk optimalisasi potensi PAD dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal seperti pajak alat berat, tambang rakyat, dan retribusi bagi warga asing.
“Papua ini kaya, tapi banyak potensi belum tergali. Contohnya tambang rakyat yang hasilnya tidak masuk kas daerah, atau retribusi alat berat milik perusahaan yang belum dipungut. Warga asing yang tinggal di Papua pun belum terdata secara menyeluruh—padahal bisa dikenakan retribusi sesuai aturan,” bebernya.
Alberth juga menyoroti pentingnya pengawasan oleh DPR terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, peran legislatif tidak hanya terbatas pada legislasi dan anggaran, tetapi juga harus aktif mengawasi agar pelaksanaan kebijakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum.
“Kita harus menjalankan pengawasan sesuai undang-undang dan tata tertib. Ini disampaikan langsung oleh narasumber dari Kemendagri dalam bimtek. Kita, sebagai wakil rakyat, harus bertanggung jawab dalam mengawal jalannya pemerintahan,” jelasnya.
Materi lain yang dipelajari dalam bimtek mencakup penyusunan awal Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPP) dan mekanisme penyusunan Pokok Pikiran (Pokir) DPRP. Ini penting, kata Alberth, agar program-program yang dibawa dari dapil masing-masing benar-benar menyasar kebutuhan rakyat.
“Kita harus bisa memilah dan memilih prioritas rakyat di bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya dalam situasi efisiensi anggaran nasional. Apalagi sekarang pemerintah pusat sudah mendorong agar pendidikan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta, bisa bebas biaya,” tuturnya.
Politisi NasDem itu menegaskan bahwa Fraksi NasDem DPR Papua akan membahas hasil bimtek dan berkomitmen bekerja lintas komisi demi mendorong percepatan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Kalau semua anggota DPR benar-benar turun ke dapil dan mendengar rakyat, lalu menyusun pokir yang berpihak, maka sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menghasilkan perubahan nyata,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antarinstansi untuk mengelola sumber daya alam dan manusia secara bijak. “Indonesia ini kaya, tinggal bagaimana kita mengelola kekayaan alam dan manusianya agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, bahkan dunia.”
Sebagai penutup, Alberth menyatakan rasa syukurnya karena seluruh pimpinan dan anggota DPR Papua telah mengikuti bimtek sebagai bekal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai perundang-undangan, termasuk dalam rangka melaksanakan Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Dengan bekal ini, kami berharap kinerja DPR Papua meningkat, PAD meningkat, dan kesejahteraan rakyat serta aparatur negara, termasuk TNI dan Polri, dapat terwujud,” pungkasnya.(Tiara)
