Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko secara resmi menutup Forum Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 pada Rabu (30/8), bertempat di Hotel Borobudur 2023. Moeldoko mengapresiasi kepada seluruh pihak-pihak yang bergabung dalam forum dengan dukungan penuh pada perdamaian dunia.
Moeldoko menyebut bahwa narasi dan praktik baik diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemanusian yang telah menjadi urgensi global. “Isu-isu mengenai intoleransi perlu kita respon bersama untuk diperbaiki dan pertemuan ini sungguh menjadi sebuah solusi terbaik atas apa yang kita hadapi,” ujar Moeldoko.
Masih dalam konteks toleransi dan perdamaian, Moeldoko turut mengingatkan bahwa teknologi berperan penting sebagai media informasi yang paling dengan masyarakat global. Perbedaan pendapat yang seringkali dinyatakan secara bebas, tidak seharusnya memecah belah persatuan apalagi yang didasari pada agama dan kepercayaan.
“Keberagaman itu anugerah dari Tuhan yg tidak bisa kita hindari, namun bukan tanpa masalah dan hal ini tidak bisa kita abaikan, melalui pertemuan ini bisa menjadi solusi sekaligus bertukar informasi mengenai praktik baik yang dilakukan di berbagai negara, kita saling belajar dari situ,” lanjut Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini turut menyampaikan kerja sama antar negara diperlukan untuk memastikan demokrasi tumbuh dengan baik, termasuk mendukung pendidikan yang lebih inklusif untuk memupuk jiwa toleransi.
“Komitmen kuat kita untuk mempromosikan toleransi untuk mewujudkan dunia yang semakin damai dan nyaman bagi siapapun tanpa melihat unsur agama maupun budaya, hal ini menjadi tanggung jawab global menuju dunia yang semakin damai dari waktu ke waktu,” pungkas Moeldoko.
JPD 2023 yang dihadiri perwakilan dari 33 negara ini telah menghasilkan Convenor’s Note atau catatan penyelenggara yang menekankan pada implementasi aktif dari pemerintah dan masyarakat terhadap toleransi berbasis agama dan kepercayaan yang disampaikan oleh Tenaga Utama Kantor Staf Presiden, Siti Ruhaini Dzuhayatin. Ia menyebutkan kerjasama antar negara menjadi pilar utama dalam mencapai toleransi berbasis agama dan kepercayaan.
“Sistem yang berbeda tidak menjadi penghalang untuk mengimplementasikan kerjasama dalam dan luar negeri. Indonesia terus bersiap untuk menjalankan kerjasama multilateral dan bilateral guna mendorong tujuan perdamaian, sekaligus sebagai bukti implementasi Resolusi 16/18 oleh Indonesia,” ujar Ruhaini.
Pada dua hari penyelenggaraan JPD 2023, 5 sesi dialog telah dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai pemangku kepentingan seperti perwakilan dari Duta Besar Negara, organisasi masyarakat, akademisi dan media. Keseluruhan diskusi forum tersebut diprakarsai untuk mengeksplorasi praktik terbaik dan pembelajaran di seluruh dunia dalam memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHRC.
JPD 2023 merupakan forum strategis untuk menunjukkan komitmen Indonesia. Muatan forum ini pun sejalan dengan pencalonan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2024-2026, dimana Indonesia akan menunjukkan berbagai inisiatif nasional dalam moderasi beragama dan penguatan budaya toleransi untuk dapat menjadi pembelajaran bagi negara-negara sahabat.
