Keerom – Memasuki masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, sejumlah tokoh di Kabupaten Keerom, Papua, menolak politik identitas yang masih terus digunakan secara masif sejumlah oknum untuk dapat memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.
Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, menyampaikan bahwa ia cukup kecewa karena menjelang Pilgub Papua, sejumlah pihak masih menggunakan isu kesukuan dan agama untuk menarik simpati masyarakat.
“Semestinya hal itu tidak boleh terjadi, sebagai seorang umat nasrani kita harus tunduk menurut firman Allah. Jadi sangat tidak etis, menggunakan agama atau organisasi manapun untuk menyatakan harus berpihak kepada salah satu calon,” ujarnya di Keerom.
Jakobus menyindir bahwa saat ini seharusnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pilgub Papua, mengkampanyekan program kerja, bukan mengenai asal usul atau agama seseorang.
Ia pun mengajak semua pihak untuk bisa lebih dewasa dalam berpolitik karena semua proses Pemilu yang sedang berlangsung, sudah sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak etis bila ada pihak yang terus membodohi masyarakat dengan isu Sara.
“Harus diingat bahwa semua masyarakat Papua punya hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Apalagi ini yang maju di Pilkada Gubernur semuanya anak-anak asli Papua. Dan itu juga tertuang dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua,” kata dia.
“Sehingga saya tidak setuju jika ada orang yang kemudian dari satu pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah yang wajib dipilih,” sambung Jakobus.
Hal yang sama pun diutarakan Ketua Himpunan Keluarga Jawa Madura (HKJM) Kabupaten Keerom, Qomarudin. Ia mengimbau agar segala hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan untuk tidak dilakukan pada Pilgub Papua.
Para calon pemimpin yang saat ini sedang berkontestasi, dianggap merupakan Orang Asli Papua (OAP) terbaik sehingga tidak perlu lagi mempersoalkan isu kesukuan dan agama.
“Untuk itu saya mewakili masyarakat HKJM Keerom, kami mengajak seluruh masyarakat untuk menolak politik identitas,” ucapnya.
Menurut dia, konteks Papua saat ini tidak lagi menjadi milik OAP, melainkan seluruh masyarakat yang sudah lahir dan besar di Papua.
Qomarudin pun mencontohkan dirinya sebagai putra dari keluarga transmigrasi yang sudah menganggap Papua sebagai kampung halamannya. Dengan dasar itu, ia pun ingin terus hidup dan berkontribusi untuk pembangunan di Papua.
“Kami juga masyarakat non Papua harus berkontribusi untuk membangun Papua. Kami berharap siapapun yang ada di tanah Papua, mari kita lakukan demokrasi dengan baik. Jangan ada pengkotak-kotakkan antara orang asli Papua maupun non Papua. Kami juga orang Papua karena orang tua kami, sudah turun temurun lahir besar di Papua,” tuturnya.
