Pasific Pos.com
Headline

Tokoh Papua Harap Rekrutmen Anggota MRP Harus Selektif

Tokoh adat di Papua , Ondo Herman Yoku (kiri) dan Pdt. Dr. Yones Wenda selaku Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua. (Foto : Istimewa)

Jayapura – Tahapan seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan anggota MRP di tiga Provinsi baru periode 2023 – 2028 kini telah diselenggarakan.

Tahapan berlangsung adalah pendaftaran calon, yang dilakukan di Sekretariat Kesbangpol Provinsi Papua, mulai tanggal 13 – 21 Maret 2023.

Banyak pihak, terlebih tokoh Papua berharap proses seleksi calon dapat benar-benar dilakukan dengan baik, dan sesuai regulasi yang ada seperti tertuang pada Perdasi Nomor 5 Pemilihan Anggota MRP.

Anggota MRP juga harus memiliki komitmen mendukung program pemerintah sebagaimana marwah MRP selain sebagai Lembaga Kultur juga sebagai Lembaga Negara.

Salah satu tokoh adat di Papua , Ondo Herman Yoku meminta tim seleksi benar-benar selektif dalam merekrut para calon anggota MRP.

“Bagi tim seleksi, harus selektif, sehingga tidak terjadi seperti yang lalu, tidak terkecoh dan nantinya orang yang direkrut itu paham tugas pokok MRP,’’ kata Herman Yoku, di Jayapura, Kamis (16/3/2023).

‘’Kalau tidak mengerti lebih baik tidak mendaftar. Karena menjadi anggota MRP bukan hanya sekedar masuk saja, namun menjadi abdi negara, yang harus taat terhadap Pemerintah,” tegasnya.

Dia menambahkan bahwa sesuai marwah MRP sebagai Lembaga Kultur dan sekaligus Lembaga Negara, memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan negara, dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua.

“Ini adalah Undang – Undang yang diamankan oleh negara, bukan orang Papua yang lalu buat sendiri. Sehingga saya tegaskan lagi anda harus patuh dan tunduk kepada Pemerintah Indonesia, tidak kayak kemarin, yang meminta referendum, meminta pisah dari NKRI dan lainnya. MRP hadir untuk menjaga dan merawat Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI Harga mati,” ujar Herman Yoku.

Herman Yoku yang juga akan mendaftar kembali selaku anggota MRP Periode 2023-2028 mengingatkan agar para calon sesuai dengan kriteria yang ada. Misalkan jika sumber adat, maka harus memiliki basis masyarakat adat, yakni memiliki jabatan adat dalam komunitas tersebut.

“Jadi yang terakhir saya ingatkan, para calon ini tidak serta merta daftar, namun ada rekomendasi dari komunitasnya, baik dari adat, perempuan maupun Agama. Bagi yang tidak lolos nantinya, jangan kecewa, terima dengan lapang dada sebagai warga negara yang baik. Karena ini selektif soal idiologi dan kebanngsaan,” ucapnya.

Senada dengan Ondo Herman Yoku, Pdt. Dr. Yones Wenda selaku Sekretaris Umum Sinode Kemah Injil Gereja Masehi Indonesia (KINGMI) di Tanah Papua sepakat bahwa calon anggota MRP baik di Papua maupun provinsi baru, benar-benar diseleksi, terlebih terkait idiologi dan wawasan kebangsaan.

“Kita sudah merdeka dalam bingkai NKRI sehingga mari bekerja bersama untuk membangun Papua. Kalau menurut saya MRP bukan bicara tentang Papua merdeka dan bicara kepentingan pribadi, namun berbicara NKRI dan mendukung kebijakan negara,’’ ujar Yones.

‘’Dalam MRP kita harus dapat melihat dan membantu masyarakat yang kurang mampu, kurangnya biaya kesehatan dan pendidikan sehingga masyarakat menjadi sejahtera,” sambungnya.

Diakuinya, menjadi anggota MRP harus tunduk dan taat terhadap aturan negara, mendukung pembangunan dan program pemerintah.

“Saya juga mau maju dari sumber agama, tujuan saya masuk menjadi anggota MRP bahwa untuk mendukung tugas pemerintah di daerah dan tujuan masuk melalui bidang agama untuk mendukung juga semua agama yang ada di Papua dan saling bekerja sama,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, tujuan MRP dalam semua bidang (Agama, adat dan Perempuan) hanya satu adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat maju dan mandiri.

“Saya berharap kepada tim seleksi bahwa harus memilih calon yang baik dan jangan salah memilih, jika salah, maka akan berpotensi seperti adanya dukungan untuk Papua Merdeka dan sebagainya sehingga saya perlu ingatkan kepada tim seleksi agar dapat melihat orang tersebut membela negara dan mengikuti keputusan negara atau tidak. Dan lagi jangan ada praktek suap yang dapat merugikan semua,”pungkasnya.