Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

Tinggal 67 Hari Lagi, Pemprov Papua Disarankan Siapkan Anggaran Konsumsi PON

Ketua Pansus DPR Papua, Kamasan Jack Komboy. (foto Tiara).

Jayapura – Panitia Khusus (Pansus) Pekan Olahraga Nasional (PON) DPR Papua menyoroti keterlambatan anggaran konsumsi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang belum cair ke PB PON Papua hingga hari ini. Padahal waktu pelaksanaan PON XX Papua ini tinggal 67 hari.

Untuk itu, Ketua Panitia Khusus Pekan Olahraga Nasional (Pansus PON) DPR Papua, Kamasan Jack Komboy menyarankan agar Pemprov Papua melakukan langkah antisipasi dengan menyiapkan anggaran konsumsi tersebut melalui APBD.

“Saya berharap Pemprov Papua sudah mencoba membangun skema, artinya harus mempersiapkan apabila APBN pada saatnya nanti belum dicairkan. Ya untuk itu harus ada skema dari APBD untuk mengantisipasi,” kata Jack Komboy kepada Waetawan, Senin (26/07).

Namun terkait soal SiLPA tahu 2020 sebesar Rp 3,27 triliun apakah bisa digunakan untuk menalangi anggara konsumsi PON itu, Jack Komboy mengatakan, bukan berarti bukan SiLPA itu, tidak bertuan.

Meskipun ungkap Legislator Papua itu, ada beberapa sudah bertuan dan sudah dibagi-bagi terhadap kepentingan penanganan Covid-19, Peparnas, PB PON dan KONI.

“Jadi, terkait dengan konsumsi, saya berharap Pemprov Papua sudah menyiapkan skema-skema itu, apabila sampai waktunya tidak cair, maka APBD bisa menalangi itu,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata Jack Komboy, pihaknya berharap komunikasi itu sudah dibangun oleh Pemprov Papua. Segala sesatunya mereka sudah mempersiapkan itu. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Itu yang saya berharap komunikasi itu sudah dibangun oleh mereka. Sudah mempersiapkan itu. Ya, kira-kira mempersiapkan payung sebelum hujan,” sarannya.

Selain itu, lanjut Jack Komboy, apalagi ketika dalam pertemuan Banggar DPR Papua bersama TAPD Provinsi Papua beberapa hari lalu, misalnya seperti penggunaan dana SiLPA yang juga sebagian diperuntukan membayar insentif atau uang lelah bagi tenaga kesehatan (nakes).

“Itu harus diperhitungkan, karena memang tidak menggunakan APBN, tapi diharapkan dapat diberi lewat APBD,” ujar Politisi Partai Hanura itu.

“Jadi saya kira ada hal hal yang kita
langkah dulu. Yang terpenting itu adalah kita bicara mengenai perubahan, yang di depan kita ini adalah penanganan Covid-19. Sehingga bagaimana persiapan pembiayaan bukan saja untuk rumah sakit pemerintah, tapi juga rumah sakit swasta atau mitra yang ada di Jayapura,” timpalnya. (Tiara).