Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Terkait Penutupan Jalan Batas Kota, Kadishub Jayapura: Kita Serahkan Semua Pada Pemprov

Penutupan Jalan Batas Kota jayapura
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw

SENTANI – Rencana penutupan akses jalan yang disampaikan Pemerintah Kota Jayapura pekan kemarin, sempat membuat Pemerintah Kabupaten Jayapura melayangkan protes.

Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura, Alfons Awoitauw menyarankan persoalan itu diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

“Mengingat jalan yang akan ditutup adalah jalan nasional yang menghubungkan sejumlah kabupaten maka idealnya penutupan tersebut menjadi kewenangan Pemprov Papua,” ujar Alfons saat diwawancarai awak media di Gunung Merah Sentani, Sabtu(25/04) sore.

Dikatakan, langkah Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah menyerahkan rencana penutupan akses jalan di batas Kabupaten/Kota kepada Pemprov.

“Jadi sudah kami sampaikan secara resmi dalam pertemuan bersama, baik Pemprov Papua, Pemkab Jayapura, Pemkot Jayapura, Pemkab Keroom dan unsur terkait lainnya Sabtu kemarin,”katanya.

Dirinya menjelaskan, dari sejumlah kesepakatan yang diambil, salah satunya adalah menyarankan Pemerintah Provinsi Papua membangun Posko Terpadu di batas kabupaten/kota guna memantau dan mengendalikan arus kendaraan, orang dan barang.

Sedangkan, pemerintah kabupaten dan kota yang aktivitasnya bersinggungan langsung dengan akses jalan itu berada pada posisi stand by, jika sewaktu-waktu diminta oleh provinsi untuk membantu maka pemkab dan pemkot wajib memberikan bantuan sesuai permintaan, baik bentuan dalam bentuk kendaraan operasi, personil dan bantuan lainnya.

“Tapi sebelum pos terpadu itu dibangun, Pemprov Papua dan pihak berkompeten lainnya wajib menyusun konsep tentang tugas, fungsi, manfaat dan kerja-kerja seperti apa yang akan ditangani oleh Posko Terpadu itu,” ketusnya.

Dirinya menyampaikan kepada publik Kabupaten Jayapura, bahwa rencana penutupan akses jalan di Batas Kabupaten/Kota Jayapura belum diterapkan dan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua guna menentukan langkah-langkah terbaik di batas dua wilayah tersebut.

Artikel Terkait

Bupati se Papua Diminta Terbitkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

Bams

Pegawai Terpapar Corona, Kantor Bappeda Papua Ditutup

Bams

Kemenkes Turunkan Tim, Pantau penanganan Corona di Papua

Bams

PMI Papua Terus Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Bams

Polres Waropen Akan Lebih Pertekat Protkes

Afrans

Tindak Lanjuti Inpres No.6, Pemda Waropen Gelar Rapat Internal

Afrans

Alami Defisit, Proyek Besar di Papua Ditunda

Bams

Mantan Bupati Jayapura 2 Periode Meninggal Dunia, LKUB Sampaikan Ucapan Belasungkawa

Jems

Pemuda Papua Jadi Agen Perubahan Covid-19

Bams