Satu Tahun Kepemimpinan MARI – YO Dinilai Belum Berjalan Maksimal

Jayapura – Satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (MARIYO), masih ada sejumlah catatan penting terkait pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi perhatian serius masyarakat.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Bahkan, ia menilai, satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (MARIYO) ini belum berjalan maksimal.

 

Sejumlah program yang berkaitan dengan visi dan misi Papua Cerah dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia berharap evaluasi tahun pertama menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan mempercepat realisasi program prioritas pada tahun kedua kepemimpinan.

 

Menurutnya, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), khususnya pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

 

Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, masih terdapat TPP selama empat bulan yang belum dibayarkan kepada sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

 

“Ini menjadi keluhan pegawai. Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak aparatur agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik,”ungkapnya kepada Pasific Pos, usai mengahadiri malam Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan MARI – YO di halaman Kantor Gubernur Papua, baru baru ini.

 

Selain persoalan TPP, ia juga menyoroti realisasi program di bidang pendidikan, khususnya Kartu Papua Cerdas. Menurutnya, masyarakat masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses pendidikan, mulai dari biaya sekolah hingga akses menuju tempat belajar.

 

Ia berharap program pendidikan yang menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah provinsi dapat segera direalisasikan sehingga anak-anak Papua memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

 

Di bidang kesehatan, ia menilai pelayanan kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasarana serta obat-obatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

 

Ia mencontohkan, masyarakat yang berobat ke puskesmas maupun rumah sakit masih sering menghadapi kendala ketika obat yang dibutuhkan tidak tersedia, sehingga harus membelinya di luar fasilitas kesehatan.

 

“Kalau masyarakat sudah menggunakan BPJS, tetapi masih harus membeli obat di luar karena tidak tersedia, tentu ini menjadi beban tambahan bagi masyarakat,”tuturnya.

 

Dengan demikian, ia berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, termasuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau, seperti Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Supiori.

 

Ia menegaskan, seharusnya semangat Papua Cerah itu diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

 

Ia menilai momentum refleksi satu tahun kepemimpinan MARI – YO ini sebaiknya tidak hanya diisi dengan kegiatan perayaan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memaparkan capaian pembangunan secara terbuka kepada masyarakat.

 

Untuk itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran pembangunan selama tiga hari dengan menampilkan capaian program dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

 

Menurutnya, dengan melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengetahui program yang telah terlaksana, anggaran yang digunakan, serta berbagai target yang belum tercapai.

 

“Jadi, Pemerintah bisa menampilkan capaian pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor lainnya. Anggarannya juga perlu dijelaskan, baik yang bersumber dari APBD maupun transfer pemerintah pusat, termasuk manfaatnya bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua,” jelasnya.

 

Lanjut dikatakan, penyampaian informasi secara terbuka akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai pelaksanaan program pemerintah berdasarkan hasil yang dapat dilihat secara langsung.

 

Ia juga berharap anggaran pemerintah dapat diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, termasuk penanganan warga terdampak bencana, kebakaran, banjir, dan longsor.

 

Menurutnya, bantuan bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal maupun mengalami kesulitan akibat bencana perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran.

 

Dalam evaluasinya, warga tersebut juga turut menyoroti masih adanya jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

 

Ia berharap pemerintah segera melakukan penataan birokrasi dan memberikan kepastian jabatan kepada pejabat yang memenuhi ketentuan.

 

Ia mengatakan bahwa kepastian jabatan dan pemenuhan hak pegawai menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan.

 

Memasuki tahun kedua kepemimpinan MARIYO, ia berharap pemerintah memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas, sehingga setiap program dapat diukur berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.

 

Ia pun berharap pada tahun kedua kepemimpinan MARIYO ini, pemerintah memiliki target dan indikator program yang jelas, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Apalagi kata dia, pembangunan jalan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, keberadaan permukiman, serta potensi ekonomi di wilayah tersebut.

 

Ia mencontohkan pembangunan jalan di kawasan hutan dan wilayah perbatasan Mosso yang menurut penilaiannya perlu dikaji dari sisi manfaat ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

 

“Di dalam kota saja masih banyak kebutuhan infrastruktur yang harus diperhatikan. Karena itu, pembangunan harus memiliki sasaran yang jelas, sehingga anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,”tandasnya.

 

Untuk itu, pemerintah perlu memastikan setiap program pembangunan, baik yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum maupun OPD lainnya, direncanakan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, dan dampak yang dihasilkan.

 

Di tahun kedua kepemimpinan MARI – YO ini, ia berharap pemerintah segera merealisasikan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

 

Di bidang kesehatan, ia mendorong adanya program Kartu Sehat bagi orang asli Papua. Sementara di bidang pendidikan, ia berharap program kartu pendidikan dan upaya pembebasan biaya sekolah dapat segera diwujudkan.

 

Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai perlu menjadi prioritas.

 

Menurutnya, dukungan permodalan dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM dapat membantu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

 

Diakhir wawancaranya, ia mengingatkan agar pemberdayaan orang asli Papua tidak hanya menjadi bagian dari perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program dan dukungan anggaran yang jelas.

 

“Harapan kami, pada tahun kedua ini pemerintah memiliki target yang terukur dan memastikan anggaran benar-benar tersedia untuk program prioritas. Kesehatan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan orang asli Papua harus mendapat perhatian,” tutupnya. (Tiara).