Sah, 45 Anggota DPR Papua Periode 2024-2029 Resmi Dilantik
Jayapura – Sebanyak 45 anggota DPR Papua terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik. Dari 45 anggota DPRP terpilih, mayoritas diisi oleh waja baru. Pelantikan digelar di ruang sidang DPR Papua, Kamis (31/10/2024).
Pelantikan turut dihadiri Pj Gubernur Papua dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) dan tamu undangan lainnya.
Sekwan DPR Papua, Juliana Waromi membacakan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.4-4599 tahun 2024, tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPR Papua masa jabatan 2024 – 2029. Kemudian 45 wakil rakyat mengucapkan sumpah/janji sebagai anggota DPR Papua dipandu oleh Kepala Pengadilan Tinggi Jayapura Amin Sutikno.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong berharap 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua yang telah dilantik dengan masa bakti 2024-2029 agar dapat terus berkolaborasi guna membangun Papua yang lebih baik.
“Peran serta DPR Papua bersama kami turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan antara kabupaten/kota,” kata Ramses usai menghadiri pelantikan DPRP di Gedung DPR Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (31/10).
Pihaknya juga menyampaikan agar anggota DPRP memahami terkait dengan konteks kekhususan dan keistimewaan sehingga tetap berada di dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRP dan kami harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan di Papua,” ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi dalam menyambut Pilkada Papua pada November mendatang pihaknya berharap agar anggota dewan dapat senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan tersebut.
Baik dalam pengawasan persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang mana hasilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dia menambahkan karena suksesnya pesta demokrasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja melainkan bersama.
“Yang mana dalam hal ini DPRP diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan prasarana serta personal yang akan mengawasi jalannya Pilkada 2024,” ujarnya.