Jayapura,- Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM membuka secara resmi Bimbingan Tekni (Bintek) Administrasi Kependudukan (Adminduk) bagi sejumlah petugas Adminduk di Kelurahan dan rumah sakit se- Kota Jayapura.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Jayapura yang berlangsung di salah satu Hotel di Kota Jayapura, Papua, Selasa 28 Oktober 2025, pagi.
Wakil Wali Kota Jayapura, H. Rustan Saru menekankan bahwa pentingnya Bimtek ini sebagai bagian dari peningkatan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik. Apalagi sejalan dengan visi Wali Kota Jayapura.
“Ini penting karena berkaitan dengan pelayanan publik. Tujuannya mempermudah proses pelayanan. Dan, dalam pelayanan kependudukan tidak boleh ada pungutan, semuanya gratis,” tegas Rustan Saru.
Bahkan, ia meminta seluruh petugas di kelurahan wajib menempel pengumuman bertuliskan
“Pelayanan Gratis, Tanpa Pungutan” di ruang pelayanan. Tujuannya, agar masyarakat dapat mengetahui bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.
“Kita sekarang menghadapi situasi ekonomi yang melambat. Jangan lagi menambah beban masyarakat dengan pungutan liar yang tidak dibenarkan itu,”tandasnya.
Selain itu, H. Rustan Saru juga meminta agar petugas Adminduk di rumah sakit mempercepat pendataan bayi baru lahir sehingga ibu yang keluar dari rumah sakit sudah membawa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“KIA-nya sudah ada, jadi tidak perlu menunggu. Cukup komunikasi langsung antara petugas rumah sakit dan petugas Dukcapil,” jelasnya.
Bahkan, Wakil Wali Kota Jayapura itu juga meminta agar setiap unit pelayanan dapat menampilkan informasi yang jelas terkait jenis layanan, persyaratan, waktu penyelesaian, dan biaya (gratis) agar pelayanan menjadi transparan dan publik merasa aman.
Namun ia uga mengingatkan jika pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi warga karena merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
Untuk itu, sebagai bagian dari upaya peningkatan layanan, maka Pemkot Jayapura akan menyediakan akses Wi-Fi gratis di setiap distrik mulai tahun 2026, agar pelayanan digital semakin mudah dijangkau masyarakat hingga ke tingkat kelurahan.
Selain aspek kesejahteraan, Rustan Saru juga menyoroti nilai budaya yang menjadi ciri khas Kota Jayapura. Menurutnya, mulai tahun 2026 seluruh petugas pelayanan publik baik di perbankan, hotel, instansi vertikal, maupun lingkungan pemerintahan didorong untuk mengenakan topi adat Papua saat bertugas.
Menurutnya, langkah ini bertujuan mengangkat harkat dan martabat budaya lokal sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat yang memproduksi perlengkapan adat tersebut.
“Jadi setiap petugas Dukcapil juga harus menggunakan topi adat Papua untuk mengangkat martabat dan identitas orang Papua,”ujarnya.
Sementara itu, Kadis Dukcapil Kota Jayapura, Raymond J.W. Mandibondibo, menjelaskan bahwa bimtek ini merupakan kegiatan perdana sejak diluncurkannya petugas adminduk kelurahan beberapa waktu lalu.
“Ada 25 petugas adminduk kelurahan dan 7 operator rumah sakit yang telah menandatangani kerja sama dengan Pemkot Jayapura. Tujuannya memastikan setiap ibu yang melahirkan di rumah sakit bisa langsung pulang dengan membawa dokumen kependudukan lengkap,”terangnya.
Raymond menambahkan, bimtek ini berlangsung hingga sore hari dengan narasumber dari masing-masing kepala bidang Disdukcapil. Selain itu peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi terkait kendala pelayanan di lapangan.
“Untuk itu, kami berharap kegiatan ini benar-benar membawa manfaat dan menambah pengetahuan bagi petugas di kelurahan maupun rumah sakit. Namun apa yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota tadi akan menjadi perhatian bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan,”pungkasnya. (Tiara).
