Rakor Pilkada, Papua Tengah dan Pegunungan Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

Jayapura – Pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus terhadap persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Penegasan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian kepada wartawan usai menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di wilayah se Papua. Rabu, 29 Mei 2024 di Hotel Aston Jayapura.

Dikatakan, Pilkada 2024 ini dilaksanakan secara serentak, dan berkaca dari Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024 lalu, Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah paling lambat menyelesaikan tahapan rekapitulasi perhitungan suara hasil pemilu.

Oleh karena itu, dua provinsi ini menjadi prioritas pemerintah pusat untuk memberikan atensi, sehingga tahapan pilkada di dua wilayah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Baik dari pergeseran logistic dan lainnya.

Menteri Tito juga mengapresiasi pemda yang sudah menyelesaikan pencairan dana hibah kepada KPU, Bawaslu maupun pihak keamanan.

“Papua induk sudah 100 persen, data sudah ada, uangnya sudah cair semua, jadi pilkada pasti berjalan aman,” ucap Tito.

Tito mengemukakan bahwa dari total anggaran Pilkada Papua sebesar Rp 155 miliar, telah terealisasi Rp155 miliar untuk KPU.  Sementara untuk Bawaslu Rp 51,87  miliar, Polri Rp 30 miliar, dan TNI Rp 19,98 miliar.

Sementara itu, KPU Provinsi DOB, kata Tito anggarannya langsung dari Menteri Kuangan melalui KPU RI.

Sementara untuk wilayah Papua Tengah meliputi Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan mimika, sudah tuntas dibayarkan. “Hanya Kabupaten Paniai, Intan Jaya dan Nabire saja yang masih belum tuntas,” bebernya.

Namun, Tito memberikan atensi bagi dua kabupaten di Papua Barat, Yakni Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Yalimo di Papua Pegunungan.

“3 daerah ini anggarannya baru terealisasi 20 persen untuk KPU dan Bawaslu, juga TNI /Polri. Karena alasan masih menunggu dana transfer dari pusat,” katanya.