Jayapura – Sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten serta kota menerima penghargaan sebagai apresiasi telah mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.
Papua salah satu provinsi yang mendapatkan penghargaan tersebut. Provinsi di timur Indonesia ini sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau UHC.
Plh. Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Suzana Wanggai mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya.
Dia mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XII dalam hal ini diwakili BPJS Kesehatan Cabang Jayapura serta BPJS Kesehatan Cabang Biak yang telah bekerja keras agar masyarakat di wilayah Provinsi Papua bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Provinsi Papua dan 9 Kabupaten/Kota, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Papua tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN,” ujar Suzana usai menerima penghargaan di Balai Sudirman Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Terhitung sejak 1 Maret 2023, sebanyak 1.036.568 jiwa penduduk Provinsi Papua telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.068.241 jiwa atau sebesar 95 persen.
Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Provinsi Papua telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Sampai dengan Februari 2023 di wilayah Provinsi Papua jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 183 dan jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sebanyak 15 yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.
Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres kepada sejumlah kepala daerah yang kemudian penghargaan dilanjutkan diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Kemudian, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
