Jayapura,- Menjelang pleno hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Anggota DPR Papua dari Fraksi NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Alberth Merauje, A.Md.Tek., S.T., M.T., IPM mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pendukung pasangan calon (paslon) untuk tetap menjaga kedamaian dan jangan muda terprovokasi.
Legislator yang juga sebagai salah satu tokoh intelektual itu menegaskan bahwa sangat penting jika masing-masing pendukung paslon menjaga suasana kondusif dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kegaduhan atau ketidakamanan.
Bahkan Merauje meminta kedua pasangan kandidat, baik nomor urut 01 maupun 02, untuk turut serta menenangkan para pendukungnya.
Untuk itu, sebagai wakil rakyat, tokoh intelektual, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, ia mengimbau kepada kedua pasangan kandidat untuk mengajak pendukung masing-masing agar mengikuti sidang pleno dengan tertib.
“Mari, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai orang Papua yang berbudaya, saling menghargai untuk menjaga keamanan dan kedamaian, jangan mencederai kedamaian di tanah ini,”tandas Alberth Merauje ketika ditemui Pasific Pos di ruang Fraksi NasDem DPR Papua, Jumat 15 Agustus 2025.
Menurutnya, perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, namun persatuan dan kedamaian harus tetap dijaga.
Dengan demikian, Politisi NasDem itu pun mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menerima hasil pleno KPU dengan lapang dada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
”Siapapun yang Tuhan putuskan lewat pleno nanti, mari kita terima dengan rendah hati. Dalam pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang jangan berbangga diri, yang kalah jangan berkecil hati,”pesannya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan bahwa jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pleno, maka mekanisme penyelesaian telah diatur dalam hukum negara.
Oleh sebab itu, ia mengimbau agar tidak ada gerakan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum.
”Jadi, mari kita jaga kebersamaan, kedamaian, dan kenyamanan di Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Jangan sampai hasil pleno membuat kita tidak puas, namun ketidakpuasan itu ada ranah hukumnya. Untuk itu,, jangan buat gerakan yang mengorbankan orang lain,”tekannya. (Tiara).