Jakarta,- Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Bupati/Walikota se-Papua guna membahas pengoptimalan realiasasi belanja dan pendapatan APBD Tahun 2025 di Papua.
Rakor ini berlangsung secara hybrid melalui zoom meeting di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (08/07/2025).
“Sebagai komitmen kita di Papua, yaitu untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah, maka kita gelar rapat pada hari ini. Jadi rapat hari ini kita membahas bagaimana mengoptimalkan pelaksanaan APBD, baik itu dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja,” ucap Fatoni.
Dalam arahannya, Fatoni menekankan pentingnya Rakor ini sebagai sarana strategis untuk memperkuat koordinasi antar daerah dalam pengelolaan fiskal. Dirinya juga menyoroti perlunya percepatan realisasi dana transfer daerah, khususnya memasuki semester II tahun anggaran berjalan.
“Maka nanti tidak lanjut dari rakor Bupati/Wali Kota, setelah ini menyesuaikan dan menyiapkan data-data dan juga dokumen juga kelengkapan yang diminta sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan mudah-mudahan apabila itu nanti bisa terpenuhi, maka pendapatan di daerah kita baik provinsi maupun kabupaten nanti bisa meningkat,” jelas Fatoni.
Fatoni juga mendorong agar semua pihak aktif dalam menyusun strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wali Kota, Bapak Ibu Narasumber, dan Pak Ibu Sekda yang juga sudah mengawal semua hal ini dan mudah-mudahan pertemuan rapat koordinasi Bupati Wali Kota Se-Papua kali ini bisa bermanfaat, bisa membawa kebaikan, membawa kemajuan tanah Papua, khususnya provinsi Papua dan juga membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya,” sambungnya.
Pada kesempatan yang sama para Bupati/Walikota yang hadir berharap pasca kegiatan ini ada perubahan mendasar terhadap Dana Transfer di Kabupaten/Kota Provinsi Papua.
Diharapkan kegiatan ini menjadi awal dari langkah kolaboratif antarpemerintah daerah di Papua untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal tentunya dengan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan dorongan kepada pemerintah pusat agar lebih responsif terhadap kondisi objektif daerah-daerah di Papua.
