Pasific Pos.com
Headline Nasional

Peserta Ilegal Masuk Arena Muktamar NU

Gedung tempat berlangsungnya Muktamar NU di Provinsi Lampung. (Foto : Istimewa)

Bandar Lampung – Peserta ilegal terdeteksi masuk Muktamar NU, yang berlangsung 23-25 Desember 2021 di Provinsi Lampung.

Mereka berjumlah 39 orang. Semuanya mengatasnamakan cabang dan wilayah. Beberapa diantaranya mencatut cabang Luar Negeri.

Keberadaan peserta siluman itu dikonfirmasi langsung Dr As’ad Isma dan Dr Jafar Ahmad, peserta Muktamar NU dari Provinsi Jambi.

“Saya sebagai peserta dari Provinsi Jambi berharap masalah peserta siluman ini dibereskan. Jangan sampai mencoreng kewibawaan Muktamar,” ujar As’ad Isma dalam siaran pers yang diterima Redaksi Potret.co, Kamis (23/12/2021).

Mereka yang tak berhak menjadi peserta, kata As’ad, jangan dipaksa masuk gelanggang. Itu, kata dia, merupakan pelanggaran terhadap AD/ART.

Muktamar NU, telah dimulai sejak Rabu (22/12/2021) dihentikan sementara. Para peserta meminta masalah keabsahan peserta muktamar dibereskan.

“Ada sekitar 39 peserta yang disinyalir tidak sah. Tapi, mereka sudah masuk arena muktamar NU,” tegas As’ad.

Dr Jafar Ahmad, peserta lain asal Provinsi Jambi menduga SK 39 peserta Muktamar itu terlalu dipaksakan.

Semestinya, utusan cabang atau wilayah yang mengikuti agenda Muktamar itu harus menunjukkan SK dari 4 pimpinan PBNU. SK yang dimaksud, mesti diteken oleh Rois Am, Khatib Am, Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris.
“Peserta itu harus jelas dan terverifikasi. Masalahnya, peserta yang tidak jelas itu sudah terlanjur masuk dalam Muktamar. Ini harus diklirkan dulu. Jangan sampai menimbulkan polemik karena melanggar AD/ART,” jelas Jafar Ahmad.

Mantan Ketua Ansor Kabupaten Kerinci itu mengaku tidak tahu persis mengapa 39 peserta ilegal tersebut bisa lolos.

Dia menyebut, ada dua kemungkinan, bisa karena verifikasi yang tidak tuntas, atau karena unsur kesengajaan dengan memalsukan tanda tangan empat pimpinan puncak NU.

“Kita ingin semua peserta yang masuk Muktamar NU adalah sah dan legal. Kita minta ini dibereskan dulu, supaya tidak timbul persoalan. Jadi, untuk memastikan keabsahan peserta, harus diverifikasi dulu satu per satu. Ini yang kita minta,” ujarnya. (Red)