JAKARTA,-Audience antara Telkom Indonesia dan perwakilan masyarakat Papua Selatan resmi digelar, bertempat di The Telkom Hub, Jakarta, Senin (8/9). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian panjang aksi protes, Rapat Dengar Pendapat (RDP) hingga kesepakatan bersama antara DPR Papua Selatan, mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), komunitas ojek online, dan pelaku UMKM yang menuntut solusi konkrit atas gangguan jaringan di wilayah Papua Selatan sejak 2018 hingga Agustus 2025 lalu.
Kekecewaan publik memuncak dengan aksi unjuk rasa di kantor Telkom Merauke pada 22 Agustus 2025 yang berujung ricuh. Gelombang protes berlanjut dengan unjuk rasa jilid II pada 28 Agustus 2025 yang didominasi massa HMI. Selanjutnya, massa beralih menggelar aksi di gedung DPR Papua Selatan dan mendesak dilakukannya RDP.
Khusus audiensi di Jakarta, dari unsur Pemerintah Provinsi Papua Selatan turut hadir Pj. Sekda Papua Selatan, Drs. Maddaremmeng, M.Si dan dari Pemda Merauke diwakili Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke, Thomas Kimko, S.STP., M.AP.
Wakil Direktur Utama Telkom Indonesia, Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa Telkom telah berupaya menjaga konektivitas. Saat insiden terakhir, sistem back up berhasil mencegah putus total. “Kami sangat mengapresiasi tokoh masyarakat dan agama di Merauke yang turut menjaga kondusivitas. Kami ingin memastikan ke depan tidak ada lagi black out total,” ujarnya.
Nanang Hendarno selaku Direktur Network Telkom Indonesia, menjelaskan tentang road map penguatan infrastruktur yaknikabel laut Merauke–Tual sebagai jalur back up saat ini masuk tahap pengadaan vendor, ditargetkan selesai Juni 2028 namun akan diupayakan dipercepat. Backup jalur terestrial Mappi–Boven Digoel untuk mengurangi risiko black out jika kabel laut terganggu serta mini core server di Merauke agar layanan aplikasi tetap berjalan tanpa harus bergantung pada data center Jakarta.
Ia juga menyampaikan jadwal maintenance terencana pada 9–10 September 2025 (12 jam) dan 12–14 September 2025 (42 jam) guna meningkatkan keandalan sistem SKKL Sorong–Merauke. Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna menambahkan skema kompensasi yaitu pelanggan pasca bayar (Indihome, Kartu Halo) dibebaskan tagihan sesuai periode gangguan.
Pelanggan pra bayar dikembalikan sisa kuotanya (1–40 GB) sesuai sisa masa aktif. Bantuan komunikasi darurat berupa SMS dan voice murah selama gangguan. Telkom Group menyampaikan tiga komitmen utama yaitu komitmen infrastruktur – percepatan pembangunan kabel laut baru, back up terestrial dan mini core server di Merauke.
Komitmen back up – menjamin sistem cadangan otomatis yang berfungsi setiap kali terjadi gangguan. Komitmen keadilan digital – pemerataan akses telekomunikasi hingga ke perbatasan dan kampung-kampung terpencil di Papua Selatan. Selain rencana jangka panjang pembangunan kabel optik Merauke–Tual, Telkom juga menegaskan bahwa perangkat satelit/antena tambahan dari Makassar sedang dipindahkan ke Merauke. Hal ini diharapkan bisa memperkuat layanan internet dan mencegah gangguan total saat terjadi kendala kabel laut.
Sekda Maddaremmeng mengungkapkan bahwa pengalaman nyata masyarakat ketika jaringan putus, warga seperti kembali ke zaman batu. “Dulu pernah sebulan bahkan hampir tiga bulan. Yang kemarin memang paling cepat. Kami mohon solusi agar tidak terjadi lagi,” katanya.
Sementara itu Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, menekankan pentingnya sinyal di perbatasan. “Kami adalah garda terdepan negara, tetapi jaringan justru sering hilang. Kami berharap ada road map jelas dan komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Merauke, Dr. Fauzun Nihayah, menekankan pentingnya sinyal di perbatasan. “Kami adalah garda terdepan negara, tetapi jaringan justru sering hilang. Kami berharap ada road map jelas dan komitmen pembangunan infrastruktur telekomunikasi,” ujarnya.
Wakil Ketua II DPR Papua Selatan, Viktorianus Ohoiwutun mengungkapkan, sejak 2018 masyarakat sudah jenuh dengan gangguan yang berulang. Ia mendesak agar Telkom segera memberi kepastian langkah permanen. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR Papua Selatan, Yuliana Charles Gomar, SH menegaskan akan terus mengawal hasil audience ini hingga benar-benar terealisasi.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemda Merauke, Polres Merauke, dan Telkom Group atas terlaksananya audience. “Kami berharap seluruh komitmen segera ditindaklanjuti demi keadilan digital bagi rakyat Papua Selatan,” ujarnya.(iis)
