Pendapatan Negara mencapai Rp3.89 triliun di wilayah Papua

Jayapura – Pada tahun anggaran 2026, pemerintah menargetkan Pendapatan Negara di wilayah Papua sebesar Rp6,7 triliun yang terdiri atas target Pajak Dalam Negeri sebesar Rp5,73 triliun, target Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp234,54 miliar dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp819,09 miliar.

Sampai dengan akhir Agustus 2026, Pendapatan Negara di wilayah Papua telah terkumpul sebanyak Rp3.89 triliun atau 57,33 persen dari target.

Dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp2.46triliun. Angka ini didorong oleh peningkatan year-on-year pada realisasi penerimaan PPh Non migas dan PPN dan PPnBM.

Pertumbuhan ini merupakan dampak dari peningkatan kepatuhan, pengawasan perpajakan dari implementasi Coretax dan manajemen restitusi.

Sementara itu, Pajak Perdagangan Internasional menyumbang Rp175,96 miliar yang sebagian besar merupakan pendapatan dari Bea Masuk atas impor barang dan jasa.

Kinerja PNBP per 31 Agustus 2026 sangat baik . PNBP telah terkumpul sebanyak 153,30% dari target atau mencapai Rp1.25 triliun.

Capaian ini ditopang oleh realisasi PNBP Lainnya senilai Rp998,50 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum dengan nilai Rp257,17 miliar, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang sebesar Rp15,46 miliar dan Pemanfaatan MBN sebesar 6,54 miliar.

Pemerintah Merealisasikan Belanja Negara Sebesar Rp35,58 Triliun

Pada tahun anggaran 2026, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp62,49 triliun yang terdiri atas pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp22,85 triliun dan pagu Transfer ke Daerah sebesar Rp39,63 triliun.

Hingga 31 Agustus 2026, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp35,58 triliun atau mencapai 56,94 persen dari pagu. Nilai realisasi ini mengalami peningkatan year-on-year sebesar 9,39% dibanding Agustus 2025.

Belanja Modal menjadi komponen yang pailing tinggi pertumbuhannya yakni 358,31%. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pembangunan di Papua dengan percepatan pelaksanaan Belanja Negara sampai dengan pertengahan tahun 2026.

Jenis Belanja Pemerintah Pusat terealisasi Rp10,56 triliun, meningkat 51,49% (yoy) dibanding tahun lalu. Sementara itu, sampai dengan akhir Agustus 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp25,022 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua.

Jumlah tersebut terdiri dari realisasi DBH sebesar 1,60 triliun, DAU sebesar 15.72 triliun, DAK sebesar Rp2,60 triliun.

“Masing-masing DAK Fisik sebesar Rp114,98 miliar dan DAK Non Fisik sebesar Rp2,49 triliun, Dana Otonomi Khusus sebesar Rp4,05 triliun dan Dana Desa sebesar Rp1,02 triliun,” kata Izharul Haq selaku Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua.

“Sampai dengan akhir Agustus 2026, pemerintah pusat telah menyalurkan Transfer ke Daerah senilai Rp25,022 triliun ke masing-masing pemerintah daerah di Papua untuk mendukung pembangunan dan perekonomian daerah,” ucapnya, Senin, 28 September 2026.