Jayapura,- Pemerintah Provinsi Papua melaunching tanda tangan elektronik (TTE) pada aplikasi SIMDA Keuangan/FMIS dan e-Office di lingkungan pemerintah setempat, Selasa (12/7/2022).
Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menyatakan, Pemerintah Provinsi Papua siap menjadi pemda percontohan bagi setiap pemda lain di seluruh Indonesia dalam mengembangkan TTE menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Dengan terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini diharapkan dapat berimplikasi pada pelayanan ke masyarakat yang lebih cepat, handal dan profesional sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menuturkan, pengembangan TTE aplikasi SIMDA Keuangan dan e-Office ini sejalan dengan semangat menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. “Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,” kata Sekda.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Tri Wibowo Aji mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua merupakan pemda pertama di Indonesia yhang menerapkan TTE pada aplikasi keuangan tersebut.
“Semoga Pemprov Papua dapat menjadi bencmark untuk pemda lain di seluruh Indonesia dan diharapkan dengan launching TTE ini pengelola keuangan daerah di Provinsi Papua menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel,” ucapnya.
Tri Wibowo pun menyebutkan, dengan fitur TTE tersebut maka penandatanganan dokumen SP2D menjadi lebih mudah dan lebih akuntabel.
“Lebih mudah karena bendahara umum daerah dapat menandatangani SP2D dimanapun sehingga proses pencairan lebih lancar. Kemudian menjadi akuntabel sehingga masuk ke daftar penguji SP2D yang sudah menerapkan TTE,” tutupnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, sampai sekarang pemprov papua telah menerapkan TTE pada dokumen kepegawaian dan aplikasi keuangan di OPD terkait.
“Dokumen pemerintah itu bermacam-macam. Kita fokus dan kita sudah luncurkan meliputi SK kenaikan pangkat, SK mutasi dan lainnya. Kemudian urusan keuangan pada SP2D, kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dan penggunaan anggaran,” terangnya, kepada wartawan disela-sela Launching TTE Aplikasi Keuangan.
Lanjut Jeri, Pemerintah Papua juga menerapkan e-Office untuk membantu menyampaikan data dan informasi serta aktivitas komunikasi pada instansi, baik dalam lingkungan satu kantor, antar kantor, sampai hubungan dengan pihak eksternal.
“Jadi termasuk surat-surat masuk dan keluar. Diharapkan semua dokumen ini dilakukan secara elektronik sehingga akan lebih terdokumentasi dengan baik,” tambah Jeri.
Jeri pun menyatakan akan mendorong OPD lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, seperti terkait dokumen perijinan di OPD tertentu, termasuk juga mendorong pemerintah kabupaten menerapkan sertifikasi elektronik ini.
“Terkait dokumen perijinan itu memungkinan juga kami dorong. Kami harap kabupaten lain juga bisa menggunakan sertifikat elektronik,” tutup Jeri.
