JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua, menggelar Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN TK.II) Angkatan XXX di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, NTT, Maluku dan Bawaslu RI kerja sama Pemerintah Provinsi Papua dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Selasa (26/8).
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni melalui Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua, Triwarno mengatakan, ini kali ketiga Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BPSDA) menyelenggarakan PKN Tingkat Il secara mandiri, setelah mendapat akreditasi pada tahun 2023.
“Pelatihan ini jangan hanya dijadikan sebagai syarat untuk duduk dalam jabatan, melainkan hendaknya dijadikan sebagai kesempatan untuk menambah kapasitas dan meningkatkan kompetensi di bidang tugas masing-masing,” kata Triwarno.
Ia juga mengatakan bahwa tantangan di bidang tata kelola pemerintahan ke depan akan semakin kompleks, sehingga pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategi serta kebijakan yang semakin baik dan tepat. Agar tidak tertindas dan tertinggal dengan kemajuan zaman dalam menjawab tuntutan masyaraka di era modernisasi.
“Saya menunggu karya nyata berupa inovasi dan terobosan nyata yang nantinya dituangkan dalam proyek perubahan yang saudara buat, dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat di tanah Papua,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq mengatakan, kepemimpinan strategis di Papua tidak hanya mengenai kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga kemampuan untuk membangun visi jangka panjang yang berkelanjutan dan membangun kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan inovasi dalam pelayanan publik.
Ia mengatakan, pembangunan di Papua memiliki karakteristik unik dengan tantangan dan peluang yang spesifik. Kondisi geografis, keanekaragaman budaya lokal, dan dinamika sosial masyarakat Papua membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks lokal.
“Oleh sebab itu, ketikan diberikan amanah sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, maka saat itulah berperan menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional,” tutupnya.
