Pemprov Papsel Bangun Jalan Dan Jembatan Darurat
MERAUKE — Aktivitas ekonomi dan mobilitas warga di sejumlah kampung pesisir Merauke lumpuh total setelah ruas jalan Merauke–Ndalir–Kuller–Onggaya mengalami kerusakan parah dan jembatan terputus akibat banjir, curah hujan tinggi serta hantaman ombak laut.
Jalan yang menjadi urat nadi penghubung antar kampung itu kini tak bisa dilalui, membuat distribusi barang terhenti dan sebagian warga terisolasi.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Papua Selatan turun langsung ke lapangan. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo meninjau lokasi kerusakan, Sabtu (17/1) dan langsung berkoordinasi di lokasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai serta tim teknis untuk memastikan penanganan darurat segera dieksekusi.
“Karena warga sama sekali tidak bisa lewat dan akses terputus maka pada 19 Januari 2026, kita akan membangun jalan darurat dan jembatan darurat agar aktivitas perekonomian bisa berjalan sementara,” ujar gubernur di lokasi.
Gubernur meminta tim teknis segera melakukan pengukuran dan penanganan jangka pendek agar akses warga bisa dibuka secepat mungkin. Selain faktor banjir dan hujan ekstrem, arus laut serta gelombang tinggi turut memperparah kerusakan dan menyebabkan jembatan terputus.
“Kita lakukan pengukuran untuk menyiapkan solusi jangka pendek, sekaligus merencanakan pembangunan breakwater atau bangunan pemecah gelombang di sisi laut supaya ombak tidak langsung menghantam badan jalan. Jembatan permanen juga akan kita rencanakan,” jelasnya.
Di hadapan Gubernur, Kepala Kampung Nasem, Florida B. Mahuze menyampaikan curahan hati mewakili masyarakat. Ia mengaku kelelahan menghadapi kondisi jalan yang terus rusak berulang kali. “Ini jalan umum, urat nadi untuk menghubungkan kampung kami dengan kampung lain. Tapi setiap kali diperbaiki, kembali rusak. Kami sudah capek,” ujarnya.
Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian warga kembali menggali pasir di sekitar jalan dan jembatan meski sudah dihimbau sehingga kerusakan kembali terjadi. Ia pun meminta agar setelah jalan dibenahi ada penjagaan supaya perbaikan tidak sia-sia.
Menanggapi permintaan Kepala Kampung tersebut, Danrem 174/ATW, Brigjen TNI Mustakim mengatakan bahwa penempatan pos keamanan dimungkinkan setelah perbaikan jalan darurat dilakukan dan akses kembali tembus.
Danrem meminta pemerintah kampung dan warga menyiapkan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pos. Selanjutnya, perencanaan penempatan pos akan diatur setelah pekerjaan perbaikan jalan dan jembatan darurat berjalan sesuai rencana pemerintah provinsi.(Iis)