Pemda Yahukimo Siap Evaluasi Penyaluran Beasiswa Usai Kericuhan Kegiatan KPMY di Jayapura
Jayapura – Pemerintah Kabupaten Yahukimo berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran bantuan pendidikan bagi mahasiswa, menyusul kericuhan yang terjadi dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru Komunitas Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo (KPMY) di Gedung Museum Expo Waena, Kota Jayapura, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram, Ketua Komisi C DPRK Yahukimo Yafet Saram, Anggota DPRK Yahukimo Minggituk Kobak, serta Anggota DPRP Papua Pegunungan Arman Keroman, dan sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa, awalnya berlangsung lancar dan penuh semangat. Namun, kericuhan terjadi sesaat setelah Wakil Bupati menutup acara pembukaan.
Akibat insiden tersebut, sesi pemateri dari pemerintah daerah yang rencananya membahas arah pembangunan Kabupaten Yahukimo batal dilaksanakan.
Ketua Komisi C DPRK Yahukimo, Yafet Saram, menjelaskan bahwa kericuhan dipicu oleh keberatan sejumlah mahasiswa terhadap mekanisme penyaluran bantuan pendidikan yang dianggap tidak merata.
“Mahasiswa meminta agar Wakil Bupati tidak membuka kegiatan sebelum mereka menyampaikan aspirasi. Namun karena acara tetap dibuka, sebagian peserta tersulut emosi hingga terjadi keributan,” jelas Yafet di Jayapura, Minggu (2/11/2025).
Menurutnya, mahasiswa mempermasalahkan dua hal utama: mekanisme penyaluran dana melalui pemerintah daerah dan perbedaan nominal bantuan yang diterima di berbagai kota studi.
“Selama ini bantuan yang disalurkan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu hingga Rp2 juta, tergantung wilayah studi. Namun, ada juga yang mengaku belum menerima sama sekali,” ungkap Yafet.
Menanggapi hal tersebut, pemerintah berencana melakukan evaluasi total terhadap sistem penyaluran bantuan pendidikan pada tahun 2026 mendatang.
“Kami akan koreksi secara menyeluruh, apakah kendala terjadi di tingkat dinas atau bank penyalur. Pemerintah akan mencari solusi terbaik agar ke depan tidak terjadi lagi ketimpangan seperti ini,” tegasnya.
Pihaknya juga tengah mengkaji dua opsi mekanisme penyaluran, yaitu melalui rekening pribadi mahasiswa atau melalui koordinator wilayah (korwil). Namun, sistem penyaluran langsung ke rekening mahasiswa dinilai lebih transparan dan akuntabel.
“Kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sudah jelas: hanya mahasiswa aktif yang berhak menerima bantuan, dan penyaluran langsung ke rekening pribadi itu untuk menjaga akuntabilitas,” kata Yafet.
Selain itu, pemerintah akan menetapkan standar nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan, mulai dari D3, S1, S2, dokter hingga pilot, agar tidak terjadi kebingungan di kalangan mahasiswa.
“Ke depan mahasiswa akan tahu pasti besaran bantuan yang mereka terima, sehingga tidak ada lagi perbedaan atau kecurigaan,” tambahnya.
Yafet juga meminta Dinas Pendidikan Yahukimo segera menindaklanjuti keluhan mahasiswa dengan langkah konkret.
“Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa maupun masyarakat. Saya harap Dinas benar-benar serius menangani hal ini agar tidak berulang,” tegasnya.
Terkait insiden kericuhan, Yafet menyayangkan sikap sebagian mahasiswa yang dinilai tidak mencerminkan etika akademik.
“Kalau memang mahasiswa, seharusnya persoalan diselesaikan secara intelektual, bukan dengan keributan. Apalagi kegiatan ini adalah momen penyambutan mahasiswa baru,” ujarnya.
Ia berharap pengurus KPMY dapat menjadikan peristiwa ini sebagai evaluasi untuk memperbaiki koordinasi dan menciptakan suasana organisasi yang lebih tertib dan produktif.
“Mari kembalikan semangat persatuan mahasiswa Yahukimo. Dinamika dalam organisasi itu wajar, tetapi jangan sampai melebar dan merugikan diri sendiri,” imbaunya.
Sebagai penutup, Yafet mengingatkan pentingnya fokus pada tujuan utama pendidikan.
“Orang tua di kampung menaruh harapan besar pada anak-anak mereka yang sedang kuliah. Jadi, manfaatkan kesempatan ini dengan baik demi masa depan pribadi dan daerah Yahukimo,” imbuh Yafet.