Peluncuran Forum Peduli Perlindungan Perempuan Dan Anak, Wabup Tegaskan Siap Bersinergi

MERAUKE-Tingginya angka kekerasan pada perempuan dan anak masih diperhadapkan dengan keterbatasan layanan yang ada di Kabupaten Merauke. Baik dalam hal SDM, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya.

Oleh sebab itu perlu adanya sinergitas yang kuat antar lembaga, salah satunya komitmen bersama dengan menghadirkan forum yang diharapkan mampu mengakomodir hak dan kebutuhan korban kekerasan di Merauke.

Peluncuran Forum Peduli Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Merauke telah berlangsung di auditorium kantor bupati, Kamis (20/11) yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Merauke serta didukung program BERDAYA kerjasama bilateral Pemerintah New Zealand dan Pemerintah Indonesia serta diimplementasikan oleh The Asia Foundation (TAF).

Wakil Bupati Merauke, Fauzun Nihayah menegaskan bahwa berbicara soal perempuan dan anak berarti kita berbicara persoalan masa depan. Perempuan dan anak adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun permasalahan perempuan masih sering terjadi, salah satunya kekerasan seksual. Kondisi ini kerap dianggap sebagai aib sehingga banyak korban yang bersikap tidak terbuka.

Persoalan lainnya adalah masalah ekonomi dimana masih ada perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sehingga peran perempuan menjadi ganda. Ini kenyataan yang terjadi karena masih banyak perempuan yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pencari nafkah karena kebutuhan ekonomi. Ia juga menyinggung tentang pernikahan dini yang masih terjadi dan jumlahnya terus meningkat.

Banyaknya permasalahan tersebut tentunya akan terbantu dengan kehadiran forum khusus yang didukung berbagai pihak. Pihak pemerintah siap bersinergi dan menyambut baik program-program yang ditawarkan. “Berbagai masalah yang menimpa perempuan dan anak harus menjadi perhatian kita bersama. Dalam sebuah forum kita bisa duduk bersama dan menyatukan pandangan bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Merauke menjadi tanggung jawab bersama,”ungkap Wabup.

Dijelaskan, Selandia Baru merupakan negara yang komit terhadap kesetaraan gender dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Indonesiapun demikian, sudah memberikan proteksi terhadap hak perempuan. Tidak terkecuali di Kabupaten Merauke yang memandang hak perempuan dan laki-laki harus setara.

Sementara itu Duta Besar Selandia Baru Untuk Indonesia, Philip Nathan Taula mengharapkan inisiatif yang dilakukan ini dapat memperkuat pelayanan dan dilakukan lebih cepat dalam menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya di wilayah Papua Selatan. “Dalam satu perahu ini ada kita semua di dalamnya,” pungkas Philip. (Iis)