Manokwari Selatan – Proses pelantikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Manokwari Selatan dari Fraksi Gerindra kembali tertunda akibat konflik internal di tubuh partai. Hingga saat ini, belum ada kejelasan terkait penetapan nama calon yang akan dilantik, meskipun sejumlah proses administratif telah berjalan.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRK Manokwari Selatan, Hendrikus Betay mengungkapkan bahwa kisruh ini terjadi akibat perbedaan rekomendasi yang dikeluarkan oleh tiga struktur partai Gerindra, yakni DPP, DPD, dan DPC.
“DPP Gerindra telah merekomendasikan Bapak Imam Maliki sebagai Wakil Ketua II DPRK Manokwari Selatan. Namun, DPD Gerindra Papua Barat justru mengeluarkan rekomendasi atas nama Ibu Farida Aseng untuk menduduki jabatan yang sama. Di sisi lain, DPC Gerindra Manokwari Selatan juga menyampaikan surat pembatalan atas rencana pelantikan Imam Maliki,” jelas Hendrikus, Jumat (8/8/2025).
Situasi ini membuat agenda Rapat Paripurna pelantikan yang sebelumnya telah dijadwalkan, terpaksa dibatalkan sementara waktu. Padahal, Sekretariat Dewan telah memproses Surat Keputusan (SK) atas nama Imam Maliki.
“Kami tidak bisa melanjutkan proses pelantikan jika masih terjadi tarik menarik di internal partai. Kami menunggu rekomendasi final dan kesepakatan bersama dari DPP, DPD, dan DPC Gerindra agar pelantikan dapat berjalan tanpa hambatan hukum maupun administratif,” tegasnya.
Kendati demikian, Hendrikus memastikan bahwa ketiadaan Wakil Ketua II tidak mengganggu jalannya roda persidangan maupun agenda kelembagaan DPRK.
“Proses tetap berjalan normal. Namun, agar kepemimpinan dewan berjalan sesuai dengan struktur yang utuh, kami berharap partai segera menyelesaikan persoalan internal ini,” ujarnya.
Sekretariat DPRK Manokwari Selatan telah kembali mengagendakan pelantikan, dengan catatan menunggu rekomendasi resmi dan final dari Partai Gerindra.
Jika telah disepakati dan diputuskan, hasil rapat paripurna nantinya akan disampaikan kepada Bupati Manokwari Selatan untuk diteruskan ke Gubernur Papua Barat guna penerbitan SK pimpinan definitif DPRK.
Hendrikus juga mengimbau semua pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Manokwari Selatan. Dia menolak keras jika ada rencana aksi spontan atau penolakan terhadap hasil pelantikan nanti.
“Kami menolak dengan tegas jika ada rencana aksi yang menolak hasil pelantikan Wakil Ketua II DPRK. Mari kita jaga suasana damai dan kondusif di Manokwari Selatan. Biarkan proses ini berjalan sesuai mekanisme partai dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.
