PDIP Papua: Perbaiki Pilkada Langsung, Bukan Cabut Hak Rakyat
Jayapura – PDI Perjuangan Papua menyampaikan sikap tegas, bahwa pemilihan kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat. Ini bukan soal mau enak di siapa, bukan soal siapa yang paling nyaman mengatur, tetapi soal hak rakyat yang tidak boleh dipangkas. Demokrasi itu lahir dari kedaulatan rakyat, bukan dari keputusan segelintir orang di ruang tertutup.
Kami tegaskan juga, sikap ini sejalan dengan hasil Rakernas PDI Perjuangan, yang menegaskan bahwa pilkada langsung harus tetap dipertahankan. Artinya, bagi PDI Perjuangan, ini bukan isu kecil, ini bukan isu musiman, ini prinsip.
Karena kalau hari ini hak rakyat memilih pemimpin daerah dicabut, besok lusa bisa dicabut lagi hak rakyat yang lain. Ini jalan mundur, dan kami tidak akan ikut mendorong Papua mundur.
Kami paham, pilkada langsung selama ini punya kelemahan. Kita tidak menutup mata. Ada biaya tinggi, ada politik uang, ada ketegangan sosial, ada konflik di lapangan. Tapi pertanyaannya sederhana: kalau ada masalah, apakah solusinya cabut hak rakyat? Itu bukan solusi, itu cara cepat yang salah. Kalau ada kebocoran di atap, kita perbaiki atapnya, bukan bongkar rumahnya.
Apalagi di Papua, pilkada bukan hanya soal menang dan kalah. Pilkada menyangkut harga diri masyarakat, menyangkut hubungan sosial antar kampung, antar keluarga, antar kelompok.
Karena itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang punya legitimasi kuat, pemimpin yang berdiri di atas mandat rakyat, bukan mandat dari lobi-lobi politik. Papua tidak bisa dipimpin dengan legitimasi yang setengah-setengah.
Kalau pemilihan kepala daerah dialihkan ke DPRD, jangan pikir masalah selesai. Tidak. Masalahnya hanya pindah tempat. Dari lapangan pindah ke gedung DPRD.
Dari rakyat pindah ke elite. Dan kita semua tahu, kalau dipindahkan ke ruang DPRD, prosesnya bisa makin gelap, makin tertutup, dan rakyat makin tidak tahu apa yang terjadi. Di situ potensi transaksi bisa lebih besar, karena yang mengatur bukan jutaan rakyat, tapi cukup segelintir orang.
Kami tidak mau Papua jadi daerah yang pemimpinnya lahir dari “kesepakatan di belakang meja”. Kami tidak mau rakyat Papua cuma jadi penonton yang lima tahun sekali disuruh diam, lalu setelah itu hanya disuruh terima keputusan.
Kalau rakyat tidak diberi ruang memilih, maka rakyat akan merasa tidak punya pemimpin. Dan itu berbahaya, karena kepercayaan publik bisa runtuh.
PDI Perjuangan Papua juga mau mengingatkan, alasan “pilkada langsung mahal” tidak boleh dipakai untuk membenarkan pemotongan hak rakyat.
Kalau memang mahal, maka negara harus hadir memperbaiki sistemnya. Perketat aturan, kuatkan pengawasan, tindak tegas politik uang, rapikan data pemilih, perkuat KPU-Bawaslu, dan jaga netralitas aparat. Jangan yang salah sistemnya, tapi rakyat yang dihukum.
Kalau ada kandidat yang beli suara, tangkap. Kalau ada yang main uang, tindak. Kalau ada yang memecah belah masyarakat, proses. Itu yang benar. Bukan malah mengubah sistem menjadi pemilihan oleh DPRD, lalu kita pura-pura bilang itu lebih baik. Demokrasi tidak akan jadi sehat kalau obatnya adalah memotong hak rakyat.
Kami juga tidak mau ada pembenaran seolah-olah pemilihan oleh DPRD itu otomatis lebih bersih. Tidak ada jaminan.
Bahkan bisa lebih rawan karena tidak transparan. Rakyat tidak tahu prosesnya, tidak bisa ikut mengawasi, dan akhirnya keputusan bisa ditentukan oleh kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat di kampung.
PDI Perjuangan Papua berdiri pada prinsip yang jelas, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Ini soal kedaulatan, ini soal legitimasi, ini soal masa depan demokrasi di Papua.
Kalau mau memperbaiki pilkada, mari kita perbaiki kualitas pilkada langsung. Tapi jangan sekali-kali menjadikan kelemahan pilkada sebagai alasan untuk mencabut hak rakyat.
Karena pada akhirnya, rakyat Papua tidak butuh pemimpin yang lahir dari lobi, rakyat butuh pemimpin yang lahir dari suara rakyat dan bekerja untuk rakyat. Hak rakyat memilih pemimpin adalah harga mati.