Pasific Pos.com
Headline Sosial & Politik

PDI Perjuangan Papua Evaluasi Program Kerja Berbasis Kampung

Para pengurus Partai PDI Perjuangan saat foto bersama usai mengikuti Rakerda II di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura. (foto Tiara).

Jayapura – DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua menggelar Rakerda II dengan mengusung tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat” yang berlangsung secara Virtual di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Jumat 20 Agustus 2021.

Untuk itu, dalam Rakerda II DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua ini tengah mengevaluasi program kerja yang berbasis membangun kampung atau desa.

Bahkan, DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua ini akan mendorong agar pemerintah daerah kabupaten/kota untuk fokus membangun kampung atau desa.

“Jadi sekarang kami sedang menghimpun dan mengolah data infrastruktur kampung di seluruh Papua ini, agar kami dapat melakukan program kerja berbasis kampung,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Calvin Mansnembra usai pembukan Rakerda II DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua di Hotel Horison Kotaraja, kemarin.

Calvin mengatakan, jika dalam Rakerda kali ini mengusung tema “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat’. Ini sejalan dengan program Presiden Jokowi untuk membangun dari desa.

Apalagi lanjut Calvin, dalam beberapa tahun ada dana yang dikucurkan ke kampung dan seharusnya dana oleh Presiden Jokowi ke kampung diikuti juga program kerja dari kampung agar dana desa tidak dianggap gaji kedua atau gaji ketiga dari kepala kampung.

Menurutnya, dana desa cukup besar, apalagi ada lonjakan yang luar biasa di era Presiden Jokowi. Tapi, jika hanya dipergunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaatkan, tentu akan rugi secara rakyat di kampung atau desa.

Bahkan, Calvin mengaku jika saat ini, PDI Perjuangan tengah menyusun program pembangunan kampung dan itu juga mengacu kepada Tri Sakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa.

“Karena itu sudah dari dulu sudah dicetuskan oleh Bung Karno, tapi kemudian tenggelam, maka kita kembali bangkitkan lagi,” tandas Calvin Mansnembra.

Namun ia berharap agar anggota DPR atau fraksi PDI Perjuangan lebih sensitive dan peka terhadap permasalahan pembangunan di kampung tersebut.

Selain itu, ia juga berharap dapat bersinergi dengan para kepala daerah, sebab kepala daerah yang menggunakan anggaran.

“Seharusnya, fraksi yang akan menetapkan angggarannya dan harus kritis juga. Serta dapat mengawasi penggunaan anggaran di masing-masing daerah. Jika ini bersinergi, maka ide-ide ini bagus sekali,” ungkapnya.

Apalagi kata Calvin, ada kesan eksekutif jalan sendiri Juga legislative jalan sendiri. Makanya perlu sinergi.

Oleh karena itu, dalam rapat kerja ini, Calvin mengingatkan kepada pengurus agar serius bekerja, karena tahun 2024 tidak jauh.

“Selain itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, bapak Wempi Wetilo juga meminta kami memberikan masukan kepada pemerintah daerah, supaya program pembangunan kerakyatan mestinya berjalan dengan baik, apalagi kita punya uang banyak. Tapi, kalau kita tidak pakai baik-baik, ya tentu tidak dirasakan manfaatkan oleh rakyat,” cetusnya.

Pada kesempatan ini, Calvin memgungkalkan, jika di era Otsus ini, APBD kabupaten/kota ada rata-rata Rp 1,3 triliun. Bahkan, Kabupaten Mimika Rp mencapai 4,5 triliun.

“Tentu dapat membuat rakyat sejahtera hingga dipelosok kampung jika dikelola dengan baik,” tuturnya.

Ditambahkannya, Rakerda kedua ini, mestinya digelar pada Juli 2021, namun karena banyak kendala, terutama penyebaran pandemic Covid-19, maka tertunda hingga Agustus 2021. Rakerda pertama digelar Maret 2019 setelah Konggres tahun 2019.

“Tapi intinya adalah, kami harus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tahunan terutama konsolidasi partai, karena nanti menghadapi verifikasi parpol dalam rangka pemilihan tahun 2024,” jelasnya. (Tiara).